Jelang PSBB Malang Raya, Pemprov Amankan Logistik, 20.098 Warga Kota Malang Terima BLT Rp 600 Ribu

SURYA,CO.ID, SURABAYA - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan diberlakukan di wilayah Malang Raya yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. 

Pemberlakuan  PSBB di Malang Raya ini telah disepakati tiga pemimpin daerah yakni Wali Kota Malang Sutiaji, Bupati Malang Sanusi, dan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. 

Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rangka persiapan PSBB di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Sabtu (9/5/2020).

"Kami semua baru selesai melakukan diskusi dan telaah bersama kepala daerah malang raya serta pemaparan dokter Windhu dari FKM Unair," kata Khofifah

"Secara keseluruhan bukan parsial dari skoring sistem yang di breakdown dari kemenkes skornya sudah sepuluh maka sudah saatnya diperlakukan PSBB," lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan detail rencana tiga daerah malang raya sudah dirumuskan dan segera akan diselesaikan teknisnya.

Jika seluruh lampirannya sudah lengkap, menurut Khofifah bisa saja sore ini akan berkirim surat pengajuan PSBB ke Kemenkes

"Sore atau besok pagi akan ke kemenkes untuk mengajukan penetapan PSBB di malang raya," kata Khofifah

Lebih lanjut, Mantan Mensos ini mengungkapkan segala kesiapan termasuk pengamanan serta logistik sudah dikoordinasikan dengan forkopimda di masing-masing daerah.

"Supportnya luar biasa. Fasilitas yang dimiliki Kodam V Brawijaya, Koarmada dua, Pangdivif II Kostrad, kesiapan yang bisa dikoordinasikan cukup efektif dan lengkap," pungkasnya.

Komentar Wali Kota Malang

Sebelumnya, Wali Kota Malang, Sutiaji tak mau ambil pusing berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya

Hal ini setelah Kabupaten Malang dan Kota Batu hingga kini masih belum mengajukan PSBB tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sutiaji menyampaikan, bahwa goal utama berkaitan dengan PSBB ini ialah memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Sudah berkali-kali kami sampaikan, bahwa kami tidak mengambil pusing PSBB atau tidak. Goal kami itu memutuskan rantai Covid-19. Karena skor kami melebihi. Sehingga kami siapkan PSBB," ucap Sutiaji Sabtu (9/5).

Meski demikian, pria kelahiran Lamongan itu menyampaikan, bahwa dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini harus dipikirkan secara bersama.

Agar nantinya, pertumbuhan ekonomi masyarakat perlahan-lahan mulai meningkat.

Untuk itu, skenario ke depan pihaknya akan menyiapkan Kelurahan tangguh dalam menangkal penyebaran Covid-19 di Kota Malang.

"Intinya itu masyarakat harus disiplin, menerapkan physical distancing dan memakai masker. Seperti di daerah Korea. Mereka tidak lockdown karena masyarakatnya disiplin," ucapnya.

Sutiaji menambahkan bahwa PSBB ini bisa berjalan efektif dalam memutus mata rantai Covid-19.

Hal ini seperti yang terjadi di Surabaya dan Jakarta di mana kata Sutiaji pada kemarin angka positif Covid-19 tidak naik.

"Surabaya dan Jakarta kemarin tidak ada penambahan Covid-19. Jadi masyarakat kita harus displin. Kalau satu disiplin ya selesai. Karena kami selama ini melihat angka PDP dan bukan positif," tandasnya.

20.098 Orang Terima BLT Rp 600 Ribu

DI bagian lain, menjelang pemberlakuan PSBB di Malang Raya, Pemkot Malang mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) RP 600 ribu per bulan untuk 20.098 KK. 

Bantuan tersebut diberikan di setiap kantor kelurahan di Kota Malang dan di Kantor Pos Alun-Alun Malang sejak Rabu 6 Mei 2020 kemarin.

Pada Sabtu pagi (9/5/2020) giliran warga yang tinggal di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang yang mendapatkan bantuan tersebut.

Sebanyak 120 warga Arjowinangun terdampak Covid-19 mengambil bantuan tersebut.

"Hari ini disalurkan serentak 37 kelurahan di Kota Malang. Terakhir hari Senin. Dan Selasa harus selesai semuanya," ucap Agung Janarjono Kepala Kantor Pos Alun-Alun Kota Malang.

Agung menyampaikan, bahwa Kota Malang menjadi daerah pertama di Malang Raya yang telah menyalurkan BLT dari pusat.

Selanjutnya, penyaluran akan dilakukan di Kota Batu dan Kabupaten.

Proses pendataan kepada warga yang mendapatkan bantuan tersebut juga telah dilakukan oleh Kementerian Sosial.

"Jadi bagi warga yang tidak mengambil hari ini akan kami serahkan ke rumahnya. Apabila ada warga yang meninggal nanti akan kami kembalikan ke pusat. Karena nanti akan ada pertanggungjawaban," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji yang hadir meninjau langsung proses penyaluran bantuan memuji sikap disiplin dari warga Arjowinangun.

Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 ini, warga berangkat dengan memakai masker dan juga menerapkan pembatasan jarak atau physical distancing.

"Masyarakat sudah bagus. Antrean juga rapi. Dan prosesnya cepat karena menggunakan barcode," ucapnya.

Dia menambahkan, bagi masyarakat yang sudah didata, namun belum mendapatkan bantuan agar tidak perlu khawatir.

Dikarenakan, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pusat akan mendapatkan bantuan dari Pemda atau Pemprov.

"Jadi mohon bersabar dulu. Nanti kalau dananya sudah turun, baru langsung kami salurkan. Dalam waktu dekat ini nanti warga yang didata oleh Dinas Sosial dan PKL dari Diskoperindag yang akan mendapatkan bantuan," tandasnya.