Pilkada Serentak 2020

Jelang Pilkada, Bawaslu Temukan Indikasi ASN Tidak Netral Lewat Medsos

Bawaslu menemukan indikasi ketidaknetralan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pelaksanaan pilkada. Menariknya, temuan ini ditemukan di medsos

tribunnews.com
Ilustrasi 

SURYA.co.id, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan indikasi ketidaknetralan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pelaksanaan pilkada. Menariknya, temuan ini ditemukan di media sosial.

Secara nasional, hingga 18 April 2020, sebanyak 368 pelanggaran netralitas ASN ditindak oleh Bawaslu RI. Dari jumlah tersebut, 114 kasus merupakan dukungan ASN terhadap calon peserta Pilkada yang ditemukan di media sosial.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan bahwa dari 368 pelanggaran, kini 324 telah berakhir di Komisi ASN. Sedangkan 39 kasus lainnya dihentikan dan 5 pelanggaran lainnya masih diproses.

“112 pelanggaran dari ASN karena mendukung calon yang hendak maju di Pilkada lewat media sosial. Sementara 81 pelanggaran ASN karena diketahui melakukan pendekatan dengan partai politik”, terang Dewi.

Selain ketidaknetralan ASN, Bawaslu secara keseluruhan menemukan 552 dugaan pelanggaran. Sebanyak 108 berasal dari laporan, dan 132 bukan pelanggaran.

Dari jumlah temuan dan laporan, setelah dipilah didapatkan bahwa 157 pelanggaran administrasi, 24 pelanggaran kode etik, 2 pidana dan 348 berasal dari dugaan pelanggaran lainnya.

Dari temuan dugaan pelanggaran tersebut, Dewi menyebut bahwa pelanggaran administrasi banyak ditemukan dari rekrutmen penyelenggara Pemilu.

“Pelanggaran administrasi kami temukan banyak dari calon PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan, red) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara, Red) yang tidak memenuhi syarat. 34 dugaan pelanggaran berasal dari PPS yang diduga berasal dari partai politik. 30 dugaan pelanggaran dari PPK yang diduga dari partai politik”, pungkas Dewi.

Di Jawa Timur, jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN mencapai 14 kasus dugaan. Keseluruhan kasus tersebut pun kini telah berbuah rekomendasi.

Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi mengingatkan jajaran ASN untuk senantiasa menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada. Dukungan kepada calon tertentu berpotensi berbuah sanksi kepada yang bersangkutan.

Saat ini proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu berjalan simultan dengan upaya preventif menanggulangi penyebaran corona. "Sejumlah tahapan kami tunda, sekalipun demikian sebaiknya para ASN tetap menjaga netralitas," kata Aang.

Potensi ketidaknetralan ASN cukup terbuka, mengingat masih panjangnya proses pencalonan. Untuk diketahui pemungutan suara diundur dari yang sebelumnya dilaksanakan pada September kemudian diundur menjadi Desember akibat adanya covid-19.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved