Virus Corona di Jatim

Jaring Pengaman Sosial untuk PSBB Surabaya Raya Tunggu Finalisasi, Pemprov Jatim Siapkan Rp 995 M

Tiga daerah Jatim yang akan memperlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni PSBB Surabaya, Sidoarjo dan Gresik

surya.co.id/fatimatuz zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan sampai saat ini belum ditentukan berapa distribusi anggara untuk jaring pengaman sosial untuk masing-masing kabupaten/kota akibat Covid-19. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,384 triliun untuk menanggulangi pandemi virus Corona atau Covid-19.

Dari anggaran tersebut Rp 825,31miliar diantaranya untuk kuratif, Rp 110,17 miliar untuk promotif dan preventif, Rp 995,04 miliar untuk social safety net atau jaring pengaman sosial sebesar Rp 454,26 miliar untuk pemulihan ekonomi akibat Covid-19 atau Corona.

Dengan kata lain anggaran paling besar adalah untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 995,04 miliar.

Walaupun sudah jelas alokasinya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan sampai saat ini belum ditentukan berapa distribusi untuk masing-masing kabupaten/kota

Termasuk untuk tiga daerah di Jatim yang akan memperlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni PSBB Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. 

"Kita menunggu final draf yang sedang disiapkan oleh Pak Wagub (Emil Dardak), jadi hari ini proses konsultasi dengan BPKP kita lebih baik menunggu sampai final," ucap Khofifah, Senin (20/4/2020).

Namun begitu Khofifah menjelaskan, besaran angka yang akan didistribusikan ke setiap kabupaten kota bukan berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut ataupun penduduk yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Melainkan didasarkan pada proporsi yang terdampak akibat adanya Wabah Virus Corona (Covid-19).

Khofifah menjelaskan untuk menentukan target bantuan sosial ini sudah melakukan penghitungan hingga disupervisi oleh tim dari Fakultas Ekonomi Unair, Fakultas Ekonomi Brawijaya, dan Fakultas Ekonomi Unisma.

"Prosesnya sudah sangat panjang, mulai 15 Maret yang lalu. Kalau angka terakhir kita tunggu setelah proses verifikasi yang sedang dilakukan," pungkas Khofifah.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved