Biodata Refly Harun yang Dicopot dari Komisaris Utama Pelindo I seusai Kritisi Stafsus Andi Taufan

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Sosok pakar hukum Refly Harun mendadak ramai diperbincangkan setelah dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 

Refly Harun dicopot oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama tiga jajaran komisaris Pelindo I.

Ketiganya, yakni Heryadi dari jabatan Komisaris Independen, Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris), Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris) dan Winata Supriatna (Komisaris).

Banyak yang mengaitkan pencopotan ini dengan kekritisan Refly terhadap pemerintah. 

Terakhir Refly mengkritisi Staf Khusus (Stafsus) Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat kepada camat dengan kop Sekretaris Kabinet.

Refly menilai ada konflik kepentingan karena lewat surat itu Andi Taufan menitipkan perusahaannya PT Amartha untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Menurutnya, hal tersebut tidak bisa ditoleransi .

“Itu pelanggaran etika luar biasa. Menurut saya sanksi berat harus dikenakan. Diberhentikan saja orang seperti itu karena kita bisa bertoleransi dengan perbedaan pendapat, itu biasa, walaupun mengenai kebijakan itu biasa saja.

"Walaupun misalnya dia orang pemerintah dan kemudian pemikirannya tidak mendukung pemerintah itu sah-sah karena berbeda pendapat kan biasa. Kalau ini menurut saya tidak biasa."

"Ini sudah kategori menyalahgunakan jabatan. Menyalahgunakan kewenangan, bahkan dia bisa mengarah ke tindak pidana juga karena menggunakan kop surat negara kan untuk kepentingan bisnis perusahannya,” ujar Refli kepada VOA.

Tambahnya, perilaku Andi bisa serta merta mencoreng citra Presiden Joko Widodo karena jabatan staf khusus tersebut merupakan jabatan kepercayaan, bukan jabatan yang dipilih oleh masyarakat.

Maka dari itu, ia menilai seharusnya Jokowi bisa segera memberhentikan Andi.

“Kalau jabatan kepercayaan seperti Menteri, Staf Khusus dan lain sebagainya dan betul-betul membantu Presiden tidak hanya membantu dari segi kualitas tapi juga dari citra Presiden dan dia mencoreng citra Presiden seperti itu, ya harusnya tegas Presiden. Masa yang begini dimaafkan,” ujarnya.

Jawaban Istana

Terkait pemecatan Refly, tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menegaskan pemberhentian Refly Harun dari komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) murni karena kebutuhan penyegaran di perusahaan plat merah tersebut.

Donny membantah Refly dicopot karena kerap mengkritik pemerintah.

"Keputusan itu tak ada sangkut pautnya dengan politik. Tak ada hubungannya dengan sikap pemerintah yang anti kritik. Pemerintah terbuka dengan setiap pendapat," kata Donny kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Donny menegaskan, Istana tak pernah mempermasalahkan sikap kritis Refly.

Ia juga menekankan, penunjukan komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini dilakukan dengan pertimbangan seperti rekam jejak dan profesionalitas.

Menteri BUMN juga dalam jangka waktu tertentu juga dapat melakukan pergantian komisaris untuk lebih memperbaiki kerja perusahaan.

"Saya bisa pastikan pemberhentian Refly Harun itu memang sekarang sudah waktunya. Ditujukan untuk Pelindo I lebih produktif, lebih efisien, lebih baik. Tak ada sama sekali alasan politik," kata Donny.

"Kita kan negara demokrasi. Semua orang bisa berpendapat. Kritik didengarkan dengan baik," sambungnya.

Biodata Refly Harun

Refly Harun lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Januari 1970.

Dia adalah seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia.

Ia pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi.

Dikenal sebagai dosen, pria asal Palembang ini sempat mencicipi karir sebagai wartawan dan aktivis.

Lalu karirnya berlanjut menjadi pakar hukum tata negara, Staf Ahli Mahkamah Konstitusi, dan sempat menjadi Staf Ahli Presiden Bidang Hukum tahun 2014.

Refly  juga pernah sebagai konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (CETRO).

Refly meraih gelar sarjana (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1995.

Refly juga sempat melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia, lalu S3 di University of Notre Dame, Amerika Serikat.

Bukan wajah baru di BUMN

Nama Refly Harun sendiri sebenarnya wajah lama di Kementerian BUMN.

Sebelum berlabuh di Pelindo I, dia sebelumnya sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Refly Harun selama ini dikenal sebagai akademisi kerapkali mengkritik pemerintah.

Dia mengaku, tetap kritis meski ditawari masuk dalam jajaran komisaris BUMN jalan tol tersebut sejak tahun 2015.

Dikutip dari Harian Kompas, 1 November 2019, Refly Harun sempat mengkritik keluarnya revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.

Selain ini, dia menilai, ada kecenderungan makin banyaknya akomodasi terhadap kekuatan-kekuatan politik yang dilakukan Jokowi.

"Saya katakan, saya akan tetap apa adanya. Kalau pemerintah salah, saya kritik. Saya tetap berusaha netral. Sebagai akademisi hukum tata negara, saya punya kewajiban akademik untuk menyampaikan pendapat ke publik," kata Refly saat itu.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, mengatakan pencopotan Refly Harun murni sebagai langkah penyegaran di tubuh BUMN pelabuhan itu.

"Komisaris kan tidak hanya sendiri kan ada empat komisaris yang diganti. Jadi itu refreshing saja, artinya perlu refreshing di Pelindo sehingga kita ganti empat orang,” ujar Arya.

Arya berharap dengan adanya pergantian komisaris ini bisa mendongkrak kinerja Pelindo I lebih baik lagi ke depannya.

“Jadi mudah-mudahan dengan refreshing ini membuat pelindo I juga akan semakin bergairah kinerjanya, dan bisa menghadapi corona juga,” kata Arya.

Adapun susunan komisaris PT Pelindo I yang baru, yakni sebagai berikut:

Achmad Djamaludin - Komisaris Utama

Arman Depari - Komisaris

Herbert Timbo Parluhutan Siahaan - Komisaris Independen

Ahmad Perwira Mulia Tarigan - Komisaris Independen

Irma Suryani Chaniago - Komisaris Independen

Winata Supriatna - Komisaris.

Tetap Akan Kritis

Melalui akun twitternya, Refly mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, mantan menteri BUMN Rini Soemarno, dan Erick Thohir.

"Trm ksh Rini Soemarno yg sdh mengangkat saya, trm ksh Erick Thohir yg sdh membehentikan, dan trm ksh Presiden Jokowi yg sdh mengkangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar utk terus jadi peniup pluit. Pemerintah bener kita dukung, nggk bener kita kritik. Salam,". 

• Warga Lamongan Geger, Seorang Pria Ditemukan Meninggal dengan Kondisi Melepuh

• Lumbung Pangan Jatim Diserbu, Warga Sempat Berdesak-desakan Saat Antre, Begini Suasananya Kini

• Selain Lumbung Pangan Jatim, Sembako Murah Online Bisa Dibeli di PCM Gubeng, Hubungi Nomor WA ini

• Kabar Terkini, Jokowi Resmi Larang Warga Mudik & Jalan Tol Bakal Ditutup Karena Pandemi Virus Corona

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penjelasan Istana, Refly Harun Dicopot Bukan karena Sering Kritik Pemerintah"