BHS Sumbang 150 Baju APD dan Ribuan Masker Medis kepada Dinkes Sidoarjo

SURYA.co.id | SIDOARJO - Kepedulian Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) tak perlu diragukan.

Dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19) di Sidoarjo, politisi Partai Gerindra ini memberi bantuan ratusan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tim tenaga medis dan ribuan masker.

Sebanyak 150 baju APD yang terbuat dari parasut waterproof dan reusable lengkap diserahkan ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo.

Bantuan 2.000 masker medis serta 500 hand scoon juga diberikan ke Dinkes Sidoarjo.

“Bantuan APD dan peralatan medis ini sebagai bentuk kepedulian kami (BHS dan tim) bersama Partai Gerindra Sidoarjo yang turut serta melindungi tenaga medis yang sedang menangani pandemi virus Corona,” terang Bambang Haryo Soekartono, Senin (20/4/2020)

Bacabup yang akrab dipanggil BHS ini menilai bantuan APD sangat penting, lantaran rata-rata rumah sakit (RS) rujukan sangat minim memiliki APD.

Padahal, APD sangat dibutuhkan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19, baik berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun pasien terkonfirmasi (positif).

“Jadi, APD ini sangat penting untuk tenaga medis. Inilah wujud nyata gerakan kami membantu pemerintah dalam melawan Covid-19,” imbuh BHS didampingi Ketua DPC Gerindra Sidoarjo, Kayan dan Ketua DPD Golkar Sidoarjo Warih Andono.

BHS mengajak partai politik maupun Bacabup Sidoarjo lainnya, untuk bersama beraksi melawan Corona.

Harapannya, pemberian bantuan ini dapat menjadi tauladan dan motivasi bagi semua Bacabup dan parpol lain untuk membantu pemerintah dalam menangani Covid-19.

Sempat ada usulan untuk penyediaan kantong mayat atau lokasi pemakaman pasien Covid-19. Menurut BHS, memang itu dibutuhkan, tapi sebisa mungkin kematian akibat Covid-19 jangan sampai terjadi.

“Kita mengharapkan semua pasien Covid bisa sembuh,” tegasnya.

PSBB Opsi Terakhir
“Soal adanya usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu opsi terakhir. Ketika menerapkan PSBB, pemerintah daerah dan pusat harus hadir dalam menjamin ketercukupan logistik bagi masyarakat menengah ke bawah," tegas BHS.

"Jika biaya hidup sekitar Rp 300.000 per KK dalam masa inkubasi (14 hari), maka ketersedian anggaran daerah bagi 400 ribu KK bila PSBB berlanjut di luar masa inkubasi awal akan menjadi cukup berat," tandasnya.

"Untuk mencukupi bisa dilakukan kerjasama perusahaan besar dengan CSR-nya di Sidoarjo untuk ikut membantu agar kebutuhan biaya hidup di Sidoarjo tercukupi pada saat diberlakukannya PSBB. Tetapi saya mengharapkan semoga tidak sampai PSBB dan Covid-19 dapat diselesaikan lebih awal karena saat ini pun banyak pasien di Jawa Timur yang dapat disembuhkan,” harap BHS.