Virus Corona di Trenggalek

Pemkab Trenggalek Koreksi Anggaran Rp 400 Miliar Akibat Dampak Wabah Virus Corona

Mas Ipin mengatakan, Pemkab Trenggalek butuh dana sekitar Rp 80 miliar untuk menghadapi wabah Corona

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Aflahul Abidin
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin saat rapat membahas realokasi anggaran 2020, Kamis (9/4/2020). 

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mengoreksi anggaran senilai Rp 400 miliar dari APBD, akibat wabah virus Corona atau Covid-19.

Nilai itu, sebagian besar berasal dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah yang lepas akibat wabah.

"Kami hitung di pendapatan kami yang kemungkinan besar akan menurun. Sehingga kemungkinan besar kami butuh Rp 320 miliar," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Kamis (9/4/2020).

Nilai itu masih harus ditambah dengan kebutuhan anggaran untuk penanganan dalam menghadapi pandemi Corona.

Mas Ipin, sapaan akrab Bupati Trenggalek itu mengatakan, pemkab butuh dana sekitar Rp 80 miliar untuk menghadapi wabah Corona. Dana itu disesuaikan dengan skema terburuk yang bakal terjadi.

"Dana ini saya harap tidak akan kami gunakan dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir," sambung Mas Ipin.

Dengan total APBD senilai Rp 1,9 miliar, Mas Ipin menyebut, keuangan pemkab kini sekadar cukup untuk gaji pegawai, transfer desa, belanja modal dan penanganan Covid-19.

Proyek pembangunan jalan dan bangunan harus diundur karena anggaran difokuskan pada penanganan Corona. Program-program ini nantinya akan dimasukkan dalam prioritas anggaran di tahun 2021.

Dalam kondisi demikian, Mas Ipin memastikan Alokasi Dana Desa (ADD) tak akan berkurang.

"Karena desa punya gugus tugas, dan bahkan kami masih menghitung apakah mungkin desa-desa di perbatasan, yang rawan dan ada kasus positif bisa mendapat afirmasi lebih," ucapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran, TPAD kini masih menyisir pos-pos yang bisa dihemat. Contohnya, anggaran perjalanan dinas dan belanja daerah bisa dihemat senilai Rp 43 miliar.

Sementara dana hibah ke lembaga-lembaga yang telah dirasionalisasikan, serta belanja kerja plus Silpa tahun lalu tercatat senilai Rp 90 miliar.

"Kami masih cari sumber-sumber yang lain," ujar Mas Ipin.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved