KKB Makin Terjepit, Polda Kalimantan Kirim 100 Polisi ke Papua

Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) siap hadapi Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) dengan mengirim 100 personel ke Papua.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
KOLASE ist/ANTARA FOTO Makna Zaezar pd
ILUSTRASI/Polda Kalimantan Tengah kirim personel ke Papua 

SURYA.co.id - Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) siap hadapi Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) dengan mengirim 100 personel ke Papua

Langkah ini sekaligus untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah rawan itu.

"Mereka di BKO ke Polda Papua bertujuan untuk membantu menjaga kamtibmas serta persiapan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang nantinya dilaksanakan di sana," terang Kapolda Kalteng, Irjen Pol Ilham Salahudin, dikutip dari Antara dalam artikel "Bantu hadapi KKB, Polda Kalteng kirim 100 personel ke Papua".

Personel yang dikirim ke Papua merupakan anggota yang sudah terlatih.

Ilustrasi: Pengalaman Kelam KKB Papua Kuasai Kampung 2017 Silam Bikin Warga Ngungsi, Berikut 5 Fakta Terbarunya
Ilustrasi: Pengalaman Kelam KKB Papua Kuasai Kampung 2017 Silam Bikin Warga Ngungsi, Berikut 5 Fakta Terbarunya (Kolase Capture ANTARA dan Dok. Istimewa/Kompas.com)

"Personel kami ini nantinya akan bergabung dengan personel brimob lainnya dari polda  di seluruh nusantara yang juga ikut mengirim untuk di BKO ke Papua," katanya kemudian.

Orang nomor satu di lingkungan Polda Kalteng itu berpesan kepada personelnya, agar selalu waspada dan menjaga dirinya, serta mampu menjaga kekompakan jiwa korsa. 

Selain itu, bisa menunjukkan dedikasi untuk membantu rekan-rekannya melaksanakan keamanan di Papua.

"Utamakan kekompakan sesama satuan saat menjalankan tugas di Papua dan jaga nama baik krops brimob dan daerah," pesannya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, personel yang akan diberangkatkan ke Papua dilengkapi dengan senjata laras panjang guna menjaga diri, agar tidak mudah dilumpuhkan oleh KKB.

KKB Papua baku tembak dengan TNI-Polri

Baku tembak antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sejak Desember 2019 disebut melanggar HAM.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris II Dewan Adat Papua John Gobay.

John Gobay menyebut ada tindak pelanggaran HAM di tengah baku tembak TNI-Polri vs KKB Papua mulai Desember 2019 sampai sekarang.

Bahkan, Gobay meminta agar presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik TNI-Polri dari Papua.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pernah menolak usulan TNI-Polri ditarik dari Papua.

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved