Demokrat Jatim Masukkan Nama AHY dan Ibas dalam Bursa Calon Ketua Umum

SURYA.co.id | SURABAYA - Partai Demokrat Jawa Timur menyebut sejumlah nama yang dinilai cocok menjadi Ketua Umum Partai. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jatim menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Caketum.

"Kalau nama, kami nggak sebut. Namun, intinya dua nama ini masuk radar kami," kata Plt Ketua DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (11/3/2020).

Renville mengungkap sejumlah alasan pihaknya memasukkan kedua figur muda tersebut. Pertama, pihaknya berharap bahwa Ketua Umum nanti merupakan kader yang pernah menjabat di struktur partai.

"Kami ingin Ketua Umum yang pernah menjadi pengurus harian di DPP. Sehingga, sudah tahu tentang tugas, permasalahan di internal, termasuk solusinya," kata Renville yang juga mantan Anggota DPRD Jatim tiga periode ini.

Apalagi, Demokrat ke depan memiliki sejumlah tantangan target yang harus dicapai. "Jadi, bukan orang luar yang harus mulai lagi dari nol. Melainkan semua harus estafet dan melanjutkan yang sekarang," kata Renville.

Saat ini, AHY maupun Ibas memang menjadi pengurus DPP Partai Demokrat. AHY menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sedang Ibas menjadi Ketua Komite Pemenangan Pemilu (KKP) Partai.

Alasan kedua, kedua tokoh ini dinilai siap untuk melakukan regenerasi partai. Apalagi, mereka adalah bersaudara dan merupakan kerabat Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dua-duanya adalah putra founding father Demokrat. Sehingga, wajar kalau kemudian masuk radar bursa calon ketua umum," katanya.

Sekalipun ada lebih dari satu calon Ketua Umum, Renville berharap bahwa proses pemilihan nanti akan berjalan lewat aklamasi. "Kami berharap musyawarah mufakat," katanya.

Dengan melalui musyawarah, maka Demokrat sekaligus menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. "Sebab, musyawarah mufakat adalah proses demokrasi yang maju sekaligus sesuai Pancasila," katanya.

Hal ini dinilai tak akan memeui banyak kendala, sebab para pengurus di daerah juga sudah menjalin komunikasi. "Komunikasi kami terbuka bukan hanya dengan level di provinsi, namun juga dengan daerah lain. Sehingga, kami yakin tak akan menimbulkan dinamika," pungkasnya.