Buruh di Gresik Demo Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan yang Menghapus Upah Pensiun

SURYA.co.id | GRESIK - Serikat bersama, Pekerja - buruh (Sekber) Kabupaten Gresik menggelar unjuk rasa ke kantor Pemerintah Kabupaten Gresik. Mereka menolak rencana revisi Undang-undang ketenagakerjaan, sebab diduga ada penghapusan pasal yang bisa merugikan kaum buruh.

Anggota Koordinator Sekber Kabupaten Gresik Ali Muhsin mengatakan, unjuk rasa tersebut untuk meminta kepada Pemkab Gresik melayangkan penolakan terhadap rencana revisi Undang-undang nomor 13 Tahun 2005 tentang ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.

"Kita unjuk rasa ini untuk meminta kepada Pemkab Gresik agar melayangkan surat kepada pemerintah pusat tentang penolakan revisi terhadap Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, yang isinya menghapus pesangon bagi pekerja yang putus hubungan kerja (PHK) maupun yang pensiun," kata Ali, Rabu (17/7/2019).

Selain itu, massa Sekber juga menuntut agar Pemkab Gresik segera melaksanakan janjinya untuk mensejahterakan masyarakat pekerja di Gresik dan melaksanakan komitmen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Gresik melalui tim unit reaksi cepat (URC).

Menurut Ali, revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 akan merugikan buruh, sebab menghapus upah pensiun dan PHK dengan alasan sudah mendapat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Revisi ini tidak merugikan serikat pekerja, tapi teman-teman buruh yang akan menerima dampaknya. Sebab, pesangon pensiun dan PHK akan dihapus," katanya.

Dari unjuk rasa sekber Gresik ini, arus lalu lintas di beberapa daerah di Kota Gresik mengalami kemacetan akibat iring-iringan massa buruh dari Utara, Selatan dan Tengah kota Gresik.

Petugas Polisi, TNI dan Satpol PP Kabupaten Gresik berjaga-jaga di halaman Kantor Pemkab Gresik.