BREAKING NEWS - PPDB SMA 2019 Ditutup Sementara, Begini Penjelasan Dindik Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - Menanggapi massa pendemo PPDB SMA/SMK negeri yang datang ke gedung negara Grahadi, Rabu (19/6/2019), Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono memutuskan untuk menuruti permintaan masyarakat dengan menutup sementara PPDB SMA/SMK negeri per siang ini.

"Sementara, ya kami tutup sambil menunggu konsultasi bersama kementrian. Jadi akan kami bicarakan agar bisa kembali menggunakan sistem zonasi PPDB tahun lalu,"ungkapnya.

Penutupan ini, dikatakannya akan dilakukan sambil menunggu keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Penutupan pendaftaran, kalau yang sudah mendaftar datanya tetap tersimpan," sambungnya.

• PPDB SMA dan SMP 2019 Banjir Protes, Mendikbud Muhadjir Effendy: Sistem Zonasi Lebih Adil

• PPDB Sistem Zonasi Tuai Protes, Banyak Anak Sidoarjo Terancam Tidak Bisa Sekolah

• Wali Murid Sambut Gembira Dindik Surabaya Tutup Server PPDB SMP, Sempat Ancam tak Sekolahkan Anak

• Diprotes Massa, Server PPDB Jenjang SMP di Kota Surabaya Ditutup

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Hudiyono, menerima perwakilan orangtua dan wali murid yang melakukan untuk rasa terkait sistem zonasi PPDB di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Sekitar 20 orang diterima oleh Hudiyono di dalam Gedung Negara Grahadi untuk menerima aspirasi yang ingin disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

Hudiyono didampingi Sukaryanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk Sidoarjo Surabaya.

Sementara itu di depan Gedung Negara Grahadi, unjuk rasa masih terus berlangsung.

Mereka menuntut agar sistem zonasi PPDB dievaluasi dan dihapuskan.

Orangtua protes

Sebelumnya, tak puas gelar aksi di Balai Kota Surabaya, ratusan orangtua siswa di Surabaya geruduk Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Para orangtua siswa yang didominasi oleh perempuan itu yang menuntut sistem zonasi dalam PPDB tahun ini dihapus.

Mereka juga menginginkan solusi atas penerapan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini.

Ditemui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, massa meminta adanya penghapusan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini.

Salah satu orangtua, Roy, menyatakan ia serta orang tua lain yang mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya ingin sistem zonasi dihapus dan kembali menggunakan nilai siswa sebagai acuan.

"Kalo masalah jarak, orangtua sudah memikirkan dari mulai biayanya sampai antarnya bagaimana," ujarnya.

Sementara Kepala Dindik Surabaya, Ikhsan, meminta sepuluh orang sebagai perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas berbagai keluhan tersebut.

Sampai berita ini ditayangkan, perwakilan orangtua siswa dengan Kepala Dindik Surabaya masih melakukan pertemuan.

Protes orangtua terkait sistem zonasi PPDB juga dilakukan sehari sebelumnya.

Hal ini terlihat dari puluhan orangtua yang berkumpul di Cabang Dindik Jatim Wilayah Sidoarjo Surabaya, Selasa (18/6/2019).

Salah satu orangtua, Fanda Ismawati, mengungkapkan sejak Senin (17/6/2019) dirinya sudah berupaya mencabut berkas pendaftaran online anaknya.

Pasalnya anaknya sudah tersisihkan dari jalur zonasi PPDB SMA Negeri setelah 3 jam mendaftar pada pukul 02.00 WIB dini hari.

"Anak saya down, dengan NUN 363,0 milih pilihan pertama terdekat di SMAN 16 Surabaya dengan jarak satu kilometer dari rumah sudah tersisih.

Bahkan, pilihan sekolah kedua dengan jarak 3 kilometer juga sudah tersisih," keluh Fanda pada SURYA.co.id, Selasa (18/6/2019).

Sayangnya, ia tidak bisa melakukan pencabutan berkas, padahal ia berharap bisa mendaftar di SMK negeri.

Meskipun telah mendapat jawaban tidak bisa mencabut berkas, Fanda dan sejumlah orangtua terus berdatangan ke Cabdin Dindik Jatim Kota Surabaya.

Sayangnya, Fanda dan sejunlah orangtua tidak bisa bertemu dengan kepala Cabang Dinas maupun Kepala Dindik Jatim.

"Saya mintanya zonasi jarak itu kuotanya 20 persen saja, nilai 50 persen untuk anak dengan NUN bagus. Jadi bisa lebih banyak peluang anak saya masuk sekolah negeri,"ungkapnya.

Ucapan Fanda ini diamini orangtua lain yang merasa sistem zonasi tidak bisa memfasilitasi anak mereka dengan NUN tinggi.

"Kalau bisa ada pencabutan dan pembatalan, jadi bisa langsung daftar SMK negeri, karena ada SMK deket di rumah juga. Kalau sekarang PIN-nya paten tak bisa dibatalkan.

Dari kemarin anak sudah mengeluh, belajar tiga tahun baru daftar empat jam hasilnya gagal," ucap salah satu wali murid lainnya.

Merasa diabaikan, para wali murid ini kemudian beralih ke Grahadi untuk menyampaikan protesnya.

PPDB SMP di Surabaya

Sementara itu, dirangkum SURYA.co.id berikut sederet fakta terkait sistem Zonasi PPDB SMP negeri kota Surabaya.

1. Website Bermasalah

Situs pendaftaran PPDB SMP negeri kota Surabaya mengalami gangguan pada hari pertama pendaftaran. 

Akibatnya, website tampilannya belum sinkron dengan data yang masuk dari pendaftar.

2. Seolah Tidak Merata

Kebijakan adanya jalur Zonasi sebenarnya untuk melakukan pemerataan terhadap sejumlah sekolah negeri yang ada.

Namun kenyataannya, jalur Zonasi ini justru dianggap tidak merata atau tidak adil.

Yulia, wali murid alumnus SDN Ketabang mengaku sengaja datang ke kantor Dindik Kota Surabaya setelah anaknya kalah peringkat dengan pendaftar yang jarak rumahnya lebih jauh darinya.

"Karena anak saya sempat daftar kawasan, jadi saya baru daftar reguler pukul 08.00. Langsung daftar online ke SMPN 1, anak saya masuk karena jaraknya 1,7 kilometer. Tetapi yang telihat masih acak, makanya saya ke sini. Bahkan temen anak saya yang jarak rumahnya 500 meter malah kegeser di bawah saya,"urainya.

Ia akhirnya memilih menunggu kepastian hasil di kantor Dindik Kota Surabaya, pasalnya antrean orang tua yang menunggu layanan konsultasi PPDB ini sudah mencapai ratusan.

"Saya tanya-tanya orang tua banyak yang masalahnya sama kayak akhirnya saya mantau di luar ruangan saja. Karena jawabannya sama dari petugasnya kalau sistem komputer error. Malah ada yang disuruh tanya ke skeolah asal ada yang diminta nunggu,"ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Pipit, warga Keputran yang data anaknya hilang dari pemeringkatan PPDB SMPN. Padahal jarak rumahnya dengan sekolah hanya sekitar 700 meter.

"Saya cuma 700 meter tersingkir, yang di atas satu kilometer kok datanya nggak bergerak. Makanya saya mau tanya ke sini,"urainya.

Sementara itu Tim PPDB dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Yudhi Purwananto menyebutkan, tampilan data di laman ppdbsurabaya.net memang agak aneh. Seperti jarak rumah yang jauh dari sekolah bisa lebih unggul peringkatnya dibandingkan jarak rumah yang dekat dengan sekolah.

Namun, tampilan tersebut tidak lama lagi akan sesuai dengan keinginan masyarakat. 

“Seleksi jalur zonasi umum itu berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.

Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik baru (CPBD) yang mendaftar lebih awal,” terangnya.

Dia menegaskan, informasi yang banyak berkembang di masyarakat dalam PPDB SMP jalur zonasi umum ini adalah cepat-cepatan mendaftar. Sehingga, puncak pendaftar adalah pada hari pertama buka.

“Sejak dibuka tadi malam hingga pukul 16.20 WIB ini, jumlah pendaftar mencapai 20.973. Dulu ketika pakai nilai UN, pendaftar malah nunggu hingga akhir-akhir pendaftaran,” tegasnya.

3. Penjelasan Dindik Kota Surabaya

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan pertimbangan seleksi PPDB zonasi umum menggunakan jarak dan waktu mendaftar, sehingga pendaftar banyak didominasi pada hari pertama pendaftaran.

Hal ini mengakibatkan website tampilannya belum sinkron dengan data yang masuk dari pendaftar.

“Masyarakat kami imbau jangan khawatir. Pelaksanaan zonasi umum sampai tanggal 20 Juni 2019, selama pelaksanaan pendaftaran ini perankingan sifatnya masih sementara.

Yang namanya belum muncul, jangan khawatir, rekapannya tetap ada. Besok bisa di cek lagi, yang jelas semua data pendaftar pasti terekam di sistem PPDB,” ujar mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya ini pada SURYA.co.id, Selasa (18/6/2019).

4. Informasi Penanganan Keluhan

Panitia PPDB memberikan pelayanan terkait jalur Zonasi Umum yang dilakukan di dua titik kantor Dindik Kota Surabaya, yaitu di Aula Ki Hajar Dewantara dan Ruang Pelayanan Satu Pintu.

"Layanan kami mulai dari perbaikan data yang mungkin tidak sesuai antara alamat rumah dengan data online, keluhan hingga pendaftaran online juga kami bantu," ujarnya.

Yudhi Purwananto menjelaskan secara teknis bahwa server tidak masalah. Bahkan, tim IT yang menangani PPDB SMP Kota Surabaya mencapai 25 orang.

“Kalau ada nama pendaftar yang namanya hilang, nanti cek di rekap pendaftar. Ini perubahan terus berjalan, bisa di cek lagi besok,” katanya. (*)

• Pengakuan Bocah yang Nobar Adegan Ranjang Pasutri di Tasikmalaya, Ini Bahaya Mengancamnya

• Kisah Penjual Balon Disabilitas Merangkak Sejauh 45 Km Keliling Solo demi Hidupi Keluarga Viral

• Mahasiswa Ini Sering Ajak Hubungan Suami Istri Siswi SMP, Janjinya Mau Menikahi, Ternyata. . . .

• Istri Ustadz Arifin Ilham Menangis Dengar Cerita Mimpi Alvin Faiz, Apa Artinya?