Abu Bakar Baasyir Bebas, Ancaman Pihak Asing Akan Datang, Yusril : Informasinya Seperti Itu

Saya bilang ke Pak Jokowi soal pembebasan ini. Pak Jokowi bilang memang sudah dibahas di pemerintahan, tapi mundur maju terus.

Saya diminta carikan jalan keluar. Nah, saya bilang, ini kan ada Pembebasan Bersyarat. Bagaimana kalau syarat ini kita sampingkan saja?

Soalnya, Pak ustadz tidak mau tanda tangan soal Pancasila ini. Dia maunya patuh dan taat sama Islam.

Saya bilang, nilai Islam itu sudah tertuang di Pancasila, jadi sudah tidak masalah. Pak Jokowi bilang, 'Ya sudah, tolong koordinasikan dengan yang lain,'.

Terus, saya lapor ke Kapolri dan Menkumham.

Apakah untuk pembebasan Ba'asyir harus Presiden Jokowi yang turun tangan?

Ini bukan soal Pak Jokowi. Ini suatu prosedur yang normal dari hukum tata negara dan administrasi.

Tidak bisa stempel setara Dirjen. Syarat untuk Pembebasan Bersyarat itu diatur dalam peraturan menteri.

Nah, kalau tidak diteken, tidak bisa keluar. Sekarang, presiden ambil alih dan beliau punya kebijakan.

Kebijakan saya adalah ini dibebaskan. Artinya, ini mengenyampingkan peraturan menteri. Peraturan menteri itu dari segi hukum, aturan kebijakan.

Karena di aturan kebijakan, yang tertinggi pengambil kebijakan adalah presiden. Kalau presiden sudah ambil kebijakan, ya sudah selesai. Maka, perlu keterlibatan presiden.

Apa terkait rencana pembebasan sempat bicara politik dengan Baasyir?

Tidak, tidak ada. Hanya soal hukum saja. Ada memang yang celetuk soal politik saat pertemuan. Ustadz Abu bilang tidak mau ikutan masalah politik.

Saya bilang setuju. Ustadz tidak perlu bicara soal politik. Jalankan apa yang diyakini ustadz saja. Tidak perlu membicarakan soal politik.