Mahfud MD Bandingkan Pemilu Orba dan Sekarang, juga Prediksi yang Terjadi Pada KPU Usai Coblosan

SURYA.co.id - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD turut menjadi pembicara di acara ILC TV One dengan tema "Menguji Netralitas KPU", Selasa (9/1/2019) malam.  

Kendati tak bisa hadir di lokasi acara, namun, Mahfud MD masih bisa video call. Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur itu lebih memberikan masukan kepada KPU RI.

Tidak seperti pembicara sebelumnya, KPU seolah menjadi sasaran empuk kritik oleh Tim Sukses pasangan calon. Bahkan, pengamat politik Rocky Gerung yang datang malam itu juga mengkritik keras KPU RI.

• Di ILC TV One, Rocky Gerung Singgung Wajah Capres-Cawapres Berpotensi Mempermalukan Publik

• Jenguk Ustadz Arifin Ilham Sakit, Capres Prabowo Subianto Ditunjukkan Video Ini

Mahfud MD meminta KPU RI tetap tegar dan tahan banting menghadapi kritikan yang muncul dari berbagai pihak. Kritikan itu muncul karena KPU mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuai perdebatan.

Di antaranya soal pembatalan pemaparan visi dan misi pasangan capres cawapres serta bocoran kisi-kisi saat debat capres cawapres.

• 12 Anggota DPRD Kota Malang Diborgol dan Pakai Rompi Oranye Naik Kereta Api Menuju Surabaya

• PKS Harus Bayar Rp 30 M kepada Fahri Hamzah Setelah Kasasi di MA Ditolak, Tenggat Waktu Seminggu

"Apapun yang dilakukan KPU pasti ada yang ngritik. Yang ingin saya katakan, bahwa KPU akan selalu menghadapi kritik apa pun yang dilakukan, karena mengritik itu bagian dari kampanye dari orang yang mengritik," kata Mahfud MD.

Mahfud MD lantas membandingkan penyelenggaran pemilu era orde baru dengan era reformasi.

Ia menyebut penyelenggaraan pemilu di era sekarang jauh lebih baik ketimbang pada zaman orde baru.

Dulu, pemilu diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di bawah Kementerian Dalam Negeri.

"LPU yang dipimpin Kemendagri bisa memprediksi hasil pemilu jauh sebelum pemilu dilakukan, dan prediksinya tanpa survei dan benar. Kedua, di zaman ore baru, pemilu bisa diubah oleh penyelenggara hasilnya," ucapnya.

Mahfud MD megatakan, KPU sudah bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam catataan pada zaman kepemimpinan orde baru selama 32 tahun dan 7 kali pemilu, tidak ada seorang pun yang melanggar pemilu itu dihukum.

"Tetapi zaman reformasi ketika saya memimpin sidang di MK mnegadili hasil pemilu sebelum pemungutan suara sudah da 160 lebih orang masuk penjara karena melanggar. Menurut saya, KPU terus saja jalan, kalau Anda terpengaruh oleh yang seperti itu, Anda nanti malah tidak akan konsentrasi," pesan Mahfud MD.

Mahfud MD mengingatkan KPU RI, bahwa kritik itu pasti ada. Ia pun mencontohkan soal beberapa pimpinan KPU sebelumnya yang digugat ke MK usai pemilu.

"KPU yang pertama dulu Nazarudin Samsudin digugat ke MK, yang kedua Hafid Ansori digugat ke MK habis-habisan, lalu yang Husni Kamil Manik sama. Pokoknya gak ada yang benernya KPU itu di mata yang kalah," ungkapnya.

Mahfud MD memprediksi apa yang akan dialami KPU RI saat ini usai pemungutan suara.