Breaking News:

Berita Pendidikan Surabaya

Kasek SMP Swasta di Surabaya Desak Dindik Bahas Format PPDB 2019, MKKS Ingin Tahu Sistem Zona

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya bahas PPDB 2019.

ist
Gus Ipul saat menerima usulan dari anggota MKKS SMK Swasta di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (26/1/2017). MKKS desak Dindik bahas PPDB 2019. 

"Kalau DPRD Kota Surabaya sudah bertemu Kepala Dindik Kota Surabaya untuk mendorong agar segera membuat konsep PPDB di bulan ini,"urainya.

Sehingga, lanjutnya, ketika masuk di bulan Januari tiap sekolah sudah bisa mulai merancang RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) untuk tahun ajaran 2019. Karena sudah jelas jumlah siswa reguler ataupun yang mitra warga.

"Perancangan keuangan ini berlaku di sekolah swasta dan negeri. Rencana membicarakan konsep PPDB ini juga sudah pernah disampaikan kepala dinas kalau akan melibatkan sekolah swasta untuk PPDB 2019,"urainya.

Ia berharap dindik melibatkan pihak sekolah swasta terkait PPDB 2019 apa ada perubahan atau tidak. Karena PPDB 2018 diketahui telah menimbulkan banyak polemik karena adanya penerimaan siswa melebihi kapasistas yang berakibat oada kualitas pendidikan.

"Siswa yang diterima sekolah negeri terlalu banyak, dan beban guru bertambah. Kalau konsep PPDB diperbaiki diharapkan tetap membantu siswa tidak mampu tanpa mengabaikan keberlangsungan sekolah swasta,"urainya.

Selain itu, Reni juga menegaskan perlunya pertemuan terkait gaji yang diberikan pemkot pada guru sekolah swasta. Pertemuan ini harusnya dilakukan sebelum pengesahan perwali.

"MKKS sekolah swasta memang perlu diajak bicara, sudah dikumpulkan di awal rencana itu. Hanya saja proses yang sudah matang perlu disampaikan juga,"urainya.

Karena yang memahami kondisi realnya yang di sekolah adalah pihak MKKS. Jadi komitmen untuk memberikan gaji yang layak sesuai perda.

"Kalau sudah diimplementasikan jangan sampai ada yang tidak paham. Misalkan kriteria gaji dari yayasan Rp 500.000 sebagai syarat, dan ini belum final ada yang bilang Rp 700 ribu juga. Angka ini perlu disosialisasikan juga, sehingga jangan sampai nanti ada guru yang tidak memenuhi,"pungkasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved