Berita Pendidikan Surabaya

Kasek SMP Swasta di Surabaya Desak Dindik Bahas Format PPDB 2019, MKKS Ingin Tahu Sistem Zona

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya bahas PPDB 2019.

Kasek SMP Swasta di Surabaya Desak Dindik Bahas Format PPDB 2019, MKKS Ingin Tahu Sistem Zona
ist
Gus Ipul saat menerima usulan dari anggota MKKS SMK Swasta di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (26/1/2017). MKKS desak Dindik bahas PPDB 2019. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya untuk segera melibatkan pihaknya untuk membahas PPDB 2019.

Ketua MKKS SMP Swasta wilayah Timur, Erwin Darmogo mengungkapkan pada Agustus 2018 Dindik mengungkapkan akan menyosialisasikan rencana PPDB SD dan SMP Negeri. Sehingga proses PPDB akan tranparan dan akuntabel.

"Sekarang sudah ada pembahasan pemberian gaji guru swasta sesuai UMK. Tapi kalau PPDB tidak jalan dan sekolah swasta tidak punya siswa ya mana mungkin bisa memenuhi jam mengajarnya,"urainya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Rabu (5/12/2018).

Menurutnya, dengan pertemuan tersebut sekolah swasta bisa mengetahui jumlah siswa yang akan masuk jenjang SD dan SMP. Serta kemungkinan adanya sekolah baru yang dibuka pemkot ataupun kuota sekolah negeri yang mungkin bertambah.

"Apalagi sekarang ada sistem zonasi, ini teknisnya bagaimana Dindik harus menyampaikan kepada kami,"urai kepala SMPK YBPK 1 Surabaya ini.

Iapun menyinggung rencana pemberian gaji pada guru swasta oleh pemkot Surabaya sehingga guru swasta memperoleh gaji UMK. Menurutnya belum ada pertemuan lebih lanjut terkait teknis pencairan gaji dari pemkot ini.

"Januari tinggal beberapa hari, pemkot sudah memberikan anggaran. Tetapi bagaimana kajian bersama MKKS untuk teknis pencairan sebelum adanya perwali belum ada,"ujarnya.

Menurutnya, pertemuan ini juga akan menjelaskan mekanisme siapa guru yang mendapat bantuan pemkot dan berapa jam syarat mengajar serta teknis lainnya.

"Sudah Desember, kalau untuk tambahan gaji mulai Januari juga harus dipetakan. Jadi tidak sampai tertunda pencairannya seperti tahun 2018 hingga dirapel,"ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti membenarkan jika pertemuan antara DPRD, Dindik Kota Surabaya dan MKKS SMP Swasta terakhir dilakukan pada bulan Agustus.

Halaman
12
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved