Reuni Akbar Alumni 212 - MUI Jawa Timur: Kalau Silaturrahim, No Problem, Asal Jangan Bikin Kerusuhan

Menurutnya, ia juga tak memiliki kapasitas untuk melarang seseorang mengikuti acara tersebut.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan itu. Kapasitas MUI tidak punya hak untuk melarang siapa-siapa. yang penting, MUI kan ingin ketentraman," katanya.

"Lebih baik, kita kembalikan kepada aparat. Aparat kalau tidak melarang, artinya ya boleh saja. Saya kira di Jawa Timur juga belum ada soal larangan itu," lanjutnya.

Disinggung soal urgensi aksi tersebut yang dinilai tak relevan sebab kasus Basuki Tjahaya Purnama ( Ahok) telah usai, Kiai Abdusshomad Buchori memberikan penilaian berbeda.

Aksi Reuni Akbar Alumni 212 dinilai bukan hanya soal Ahok, namun juga ikhtiar keagamaan.

"Kita lihat urgensinya saja. Sebab, suatu kegiatan dan memang ada tujuannya. Kalau untuk dakwah kan nggak masalah," katanya.

"Soal kasus Ahok, memang sudah selesai. Namun, setelah itu mungkin saja kembali bertemu. Bukan hanya di kasus Ahok, namun juga melihat dinamika perkembangan kasus kebangsaan dan kemasyarakatan," katanya.

Selain itu menurutnya, jemaah dalam aksi tersebut merupakan bagian dari bangsa.

"Sehingga, kita melihat acaranya dulu sebelum menyimpulkan. Acara itu dikemas seperti apa. Kalau misalnya diisi baca sholawat atau apalah yang lain, sepertinya tak ada masalah. Kalau ada orang yang tidak sependapat, wajar," sebutnya.

"Yang penting, acara itu berjalan dengan baik, tidak merugikan siapa-siapa, namun membangun kebersamaan dan menjaga kelestarian bangsa Indonesia sebagai negara. Acaranya terserah, asal yang baik-baik saja," pungkasnya.

Pernyataan Kiai Abdusshomad Buchori berbeda dengan sikap MUI Jawa Barat. MUI Jawa Barat menilai, kegiatan Reuni Akbar Alumni 212 sudah kehilangan esesinya.

Bahkan, kegiatan itu sudah melenceng ke arah politik.

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018) dikutip surabaya.tribunnews.com dari Tribunnews.com.

Rachmat menjelaskan, pada awalnya kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.