Berita Madiun

Kabag Adbang Kabupaten Madiun Jelaskan Soal 14 Proyek Lelang LPSE yang Diduga Bermasalah

Sebanyak 14 proyek lelang LPSE di Kabupaten Madiun diduga bermasalah. Begini penjealsan Kabag Adbang Setda Kabupaten Madiun.

Kabag Adbang Kabupaten Madiun Jelaskan Soal 14 Proyek Lelang LPSE yang Diduga Bermasalah
surabaya.tribunnews.com/rahadian bagus
Pembangunan Gedung Madiun Kampung Pesilat dengan nilai proyek Rp 8.329.400.000 

SURYA.co.id|MADIUN - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Madiun, Hari Pitojo mengatakan seluruh pemenang lelang proyek di Layanan Pengadaan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Madiun tahun 2018, sudah sesuai dengan prosedur dan aturan. Begitu juga dengan pemenang lelang, sudah sesuai aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikannya ketika diminta menanggapi hasil penelitian dari Tim peneliti Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) yang menemukan kejanggalan lelang 14 proyek total bernilai puluhan miliar rupiah di LPSE Pemkab Madiun tahun 2018.

"Kalau menurut saya, kontraktor yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, sudah melalui tahap evaluasi dan melalui persyaratan. Di antaranya kalau kita bicara soal track record, maka itu adalah mengenai blacklist. Selama kontraktor tersebut tidak ada di dalam aplikasi blacklist yang ditetapkan oleh LKPP pusat, perusahaan tersebut tidak terkena blacklist," katanya saat ditemui usai mengikuti acra Musrenbang di Pendopo Ronggo Jumeno, Mejayan, Jumat (9/11/2018) siang.

Mengenai dugaan anggaran pembangunan tidak ditenderkan dan diduga sengaja dipecah-pecah sehingga bisa melalui mekanisme penunjukan langsung (PL), juga menurutnya tidak benar. Sebab, kata Hari, seluruh penganggaran sudah dimasukkan dalam sistem informasi rencana pengadaan yang bisa diakses seluruh masyarakat.

"Paket-paket pengadaan konstruksi, mana yang dilakukan penunjukan langsung dan mana yang ditenderkan, itu bisa dilihat di sistem informasi rencana pengadaan yang bisa diakses seluruh masyarakat. Tidak dipecah-pecah, semua ada di sistem rencana pengadaan," katanya.

Sementara mengenai adanya satu rekanan yang bisa mendapat dua hingga tiga pekerjaan sekaligus dalam satu tahun anggaran di Kabupaten Madiun, menurutnya itu diperbolehkan dalam aturan. Pihak rekanan dapat mengerjakan pekerjaan kecil yang nilai di bawah dua setengah miliar rupiah, maksimal lima pekerjaan.

"Dalam aturan, di dalam undang-undang mengenai peraturan mengenai jasa konstruksi dan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa, pekerjaan konstruksi sudah ditentukan. Perusahaan kecil itu bisa melaksanakan pekerjaan kecil secara bersamaan konstruksi paling banyak lima paket. Jadi kalau misalnya ada yang dapat tiga ya masih memenuhi," jelasnya.

Ketika ditanya apakah pihak Pemkab Madiun tidak khawatir pekerjaan konstruksi molor karena dikerjakan oleh perusahaan yang sebelumnya memiliki track record jelek di sejumlah pekerjaan konstruksi di daerah lain, Hari tidak mempermasalahkannya. Sebab, menurutnya selama evaluasi prosedur perusahaan tersebut tidak kena blacklist maka tidak menjadi masalah

"Track record itu dari mana, menurut tafsir siapa. Jadi selama evaluasi prosedur perusahaan tersebut tidak kena blacklist tidak masalah," ujarnya.

Dia menambahkan, apabila pada saat evaluasi, perusahaan tersebut tidak masuk dalam daftar perusahaan yang di blacklist maka bisa ditetapkan sebagai pemenang.

Halaman
1234
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved