Penembak Gedung DPR

Polda Metro Jaya Sebut Dua Penembak Gedung DPR Adalah PNS Kemenhub

Berdasarkan keterangan Kombes Nico Afinta, kedua tersangka merupakan PNS Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Editor: Iksan Fauzi
Kompas.com/Sherly Puspita
Polisi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus peluru nyasar di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin (15/10/2018). 

SURYA.co.id | JAKARTA ‑ Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Nico Afinta, membeberkan identitas, IAW dan RMY, dua tersangka penembak peluru nyasar yang bersarang di dua ruangan anggota dewan pada Senin (15/10) lalu.

Menurut Nico Afinta, kedua pelaku belum terdaftar sebagai anggota Perbakin.

Keterangan Nico Afinta berbeda dengan pernyataan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, yang menyebut tersangka merupakan anggota Perbakin.

"I (IAW) dan R (RMY) belum jadi anggota Perbakin," ujar Nico Afinta.

Berdasarkan keterangan Nico Afinta, kedua tersangka merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Iya Kemenhub ya dua‑duanya, tapi direktorat saya belum tahu,"ujar Nico Afinta.

IAW merupakan warga Tangerang Selatan dan RMY warga Duren Sawit, Jakarta Timur.

Mereka disangkakan dengan Pasal 1 ayat 1 undang darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Kombes Pol Nico Afinta menjelaskan bahwa penyidik melakukan pendalaman selama 16 jam untuk mengidentifikasi penembakan salah sasaran ke Gedung DPR.

Nico Afinta menegaskan bahwa hasil pendalaman tersebut menyebutkan penembakan itu terjadi karena tidak disengaja.

Menurutnya, tembakan yang menembus ruang 1601 milik anggota DPR Wenny Warouw dan ruang 1313 milik anggota DPR Bambang Heri Purnama bukan untuk membuat kekacauan.

"Tim sudah bekerja selama hampir 16 jam dari kemarin sampai hari ini untuk membuktikan bahwa itu identik berasal dari (pistol) Glock 17 ini. Sehingga kita bisa menepis bahwa itu disengaja orang‑orang yang ingin membuat kacau, tidak seperti itu," tegas Nico Afinta.

Nico Afinta mengungkapkan bahwa tersangka IAW melakukan penembakan tersebut karena tidak sengaja.

Sehingga peluru dari senjatanya terlontar hingga Gedung DPR.

"Latar belakang ini karena tidak sengaja akibat yang bersangkutan gugup pada saat menekan pelatuk dimana senjata ini diubah yang standar ditambahi alat namanya Switch Customise," kata Nico Afinta.

Kedua tersangka lanjut Nico juga meminjam pistol jenis Glock 17 dan merek AKAI Costum kaliber 40 warna hitam dari dua rekannya yakni A dan G.

Senjata tersebut selama ini disimpan di gudang senjata milik Perbakin.

"Ini senjata yang disimpan di gudang senjata (Perbakin) dan mereka meminjam. A dan G yang memiliki senjata ini," ujar Nico.

Nico menjelaskan bahwa peluru yang menembus ruang 1313 milik anggota DPR Wenny Warouw dan ruang 1601 milik anggota DPR, Bambang Heri Purnama dilesakan lewat pistol Glock 17 oleh tersangka IAW.

Senjata tersebut dapat melontarkan empat peluru secara sekaligus karena menggunakan alat modifikasi Switch Customise.

"Dimodifikasi sehingga kalau dimasukan peluru, empat peluru begitu ditembakan," jelas Nico.

Dipindah

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra meminta lapangan tembak tembak Senayan, Jakarta Pusat yang posisinya dekat Gedung DPRI RI agar dipindahkan.

Hal itu diungkapkan karena dia melihat situasi sekitar lapangan tembak merupakan tempat ramai selama 24 jam.

Selain itu, kondisi bangunan di lapangan tembak yang hanya berupa dinding‑dinding bata yang rendah.

"Kalau kita lihat posisi lapangan tembak kita ini sudah tidak kondusif. Sudah tidak layak untuk latihan menembak karena jalan itu selama 24 jam penuh manusia," ujar Supiadin.

"Sementara, di situ hanya dinding‑dinding bata, mungkin di dalamnya ada ban dan dindingnya terlalu rendah," imbuhnya.

Kemudian, Supiadin juga meminta situasi lingkungan sekitar Gedung DPR harus aman dari kegiatan yang berpotensi mengancam keselamatan orang banyak.

Hal itu dikarenakan selain ada anggota DPR, presiden pun sering datang ke gedung itu.

"Makanya saya katakan di lingkungan DPR itu harus steril. Pada jarak tertentu misalnya sampai jarak 1 km, tidak boleh ada lokasi yang berpotensi mengancam lingkungan DPR. Karena di DPR bukan hanya tempat bekerja anggota DPR, presiden dan politikus negara lain kan suka datang kesini," jelasnya.

"Oleh karena itu kita harus menjamin keamanan ini. Saya kira ke depan perlu dilakukan evaluasi dan komunikasi dengan gedung‑gedung tinggi yang ada di sekitar DPR," pungkasnya.

Berlebihan

Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai berlebihan usulan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, memasang kaca anti peluru di Gedung DPR RI.

Politisi Partai Golkar itu mengusulkan pemasangan kaca anti peluru setelah dua ruang kerja anggota DPR RI tertembus peluru yang diduga dari Lapangan Tembak Senayan.

"Itu berlebihan," kata JK.

Menurut dia, pemasangan kaca anti peluru berlebihan karena harga mahal. Dia menyoroti mahalnya harga dari kaca anti peluru, karena memasang di salah satu ruangan di rumahnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan, agar pengamanan dilakukan di Lapangan Tembak Senayan.

Dia menegaskan, tingkat keamanan di tempat latihan tembak harus diperketat.

Dia merasa heran terkait insiden peluru nyasar itu. Sebab, kata dia, posisi Lapangan Tembak Senayan dengan gedung DPR tidak berhadapan secara langsung.

Untuk itu, dia meminta semua pihak agar menunggu hasil investigasi Polri.

"Sasaran harus jelas ke mana. Jangan ke arah DPR. Kan tak tahu juga. Itu arah ke sana, menghadap ke jalan. DPR ada di sini. Bagaimana cara itu? Ya, masak tiba‑tiba menghadap ke sana latihan. Jadi, tunggu penelitian polisi,"ujar JK.

Sementara itu sehari pascainsiden peluru nyasar yang terjadi di ruangan Fraksi Partai Gerindra dan Golkar, staf dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Bambang Heri Purnama tak masuk kerja.

Informasi tersebut didapat dari seorang petugas keamanan yang berjaga di lantai 13 Gedung Nusantara I DPR RI, tempat ruang kerja dari Bambang HP.

"Orangnya (staf Bambang HP) tidak masuk," ujarnya.

Namun demikian, petugas keamanan itu menyebut staf Bambang HP sempat datang ke Rapat Paripurna untuk memberikan surat izin bahwa Bambang HP tidak bisa menghadiri rapat itu.

"Tadi pagi sempat ke sini untuk ngasih surat, soalnya Pak Bambang tak bisa ikut Rapat Paripurna, tapi setelah itu dia pulang lagi,"ujar petugas tersebut.

Sementara pantauan Tribun di lokasi, sekira pukul 13.00 WIB, ruangan Bambang Heri Purnama terlihat tertutup dan terkunci.

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved