Pemkot Surabaya

Pemkot Surabaya Mengaku Sulit Awasi Penduduk di Apartemen, Dewan akan Panggil Pengelola

Sulitnya pengawasan kependudukan di apartemen dan kondominium di Kota Surabaya dirasakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya Mengaku Sulit Awasi Penduduk di Apartemen, Dewan akan Panggil Pengelola
surya.co.id/fatimatuz zahhro
Kepala Dispendukcapil Suharto Wardoyo (tiga kiri) menghadiri rapat pansus raperda pembahasan perubahan Perda No 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersama pansus Komisi C DPRD Kota Surabaya, Selasa (2/10/2018). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Sulitnya pengawasan kependudukan di apartemen dan kondominium di Kota Surabaya dirasakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

Petugas RT/ RW dan juga kelurahan kerap gagal melakukan pendataan penduduk pendatang lantaran kesulitas akses oleh pengelola apartemen dan kondominium.

Padahal pengawasan dan pendataan penduduk penting guna mengantisipasi kejadian yang dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban warga Kota Surabaya.

Oleh sebab itu, Pemkot kini menggodok aturan tersebut bersama tim pansus DPRD Kota Surabaya.

Kepala Dinas Kependudukan Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan pembuatan aturan ini kini sedang dibahas Pansus raperda yang ditangani Komisi C DPRD Kota Surabaya. 

"Raperda ini sedang dibahas di dewan. Raperda ini sangat urgen sifatnya dan ini merupakan revisi Perda kota Surabaya No 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan," kata Suharto, yang diwawancarai usai rapat pansus,  Selasa (2/10/2018).

Ia mengaku,  apartemen dan kondominium saat ini terlalu ketat.  Saking ketatnya tim pendataan penduduk tak mampu untuk bisa menembus regulasi internal yang ada di apartemwn dan kondominium.  Padahal fungsi pendataan itu terbilang penting.  Semua pendatang di Surabaya harus terdata. 

"Harus terdata.  Mulai kepentingannya di Surabaya itu ngapain, kalau kerja ia bekerja dimana, sampai kapan dan juga alamat dimana itu semua harus didata," kata Suharto. 

Pemkot Surabaya tidak ingin kelak ada gangguan keamanan terulang kembaki akibat adanya kelengahan pengawasan di tempat eksklusif di apartemen dan juga kondominium. Bukan hanya warga pendatang dari luar daerah Surabaya.  Tapi juga pendatang berstatus warga negara asing. 

Lebih lanjut Suharto menyebut selama ini ada aplikasi Sipandu alias Sistem Informasi Pantauan Penduduk. 

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved