Korban Sipoa Mengadu ke Senayan, Dewan Undang Hearing, 30 Korban akan Dihadirkan

SURYA.co.id | SURABAYA -  Sebanyak 30 perwakilan korban Sipoa mengadu ke DPR Pusat di Senayan, Selasa (27/3/2018).

Mereka mewakili ribuan korban pembeli proyek Sipoa untuk meminta wakil rakyat ini membantu solusi atas investasi properti yang diduga bodong itu. 

 
Iqbal Falisiano, pendamping dari Bantuan Hukum Unair, menuturkan bahwa puluhan korban Sipoa itu diterima Komisi III DPR.

"Pada dasarnya wakil rakyat siap membantu dengan mengedepankan praduga tak bersalah," kata Iqbal.

Mereka menjadi korban investasi properti pengembang Sipoa setelah perumahan, apartemen, dan ruko yang mereka bayar tidak dikerjakan. Bahkan ada yang sudah lunas namun setelah dicek di lokasi masih hamparan tanah kosong.

"Warga Surabaya dan Sidoarjo banyak yang korban Pembeli Proyek Sipoa (P2S). Mereka dipanggil resmi ke DPR untuk dimintai keterangan," jelas Dian Purnama Anugrah, kuasa hukum korban Sipoa UKBH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikonfirmasi Kamis (22/3/2018).

 Saat ini diduga ada ribuan warga yang menjadi korban. Selain di Sidorjo dan Surabaya, Sipoa juga menjanjikan properti di Denpasar Bali. Yang tergabung dalam P2S sudah sebanyak 890 orang. 

 Bebeberapa waktu lalu, korban mendatangi Unair untuk meminta bantuan pendampingan hukum.

LBH Unair pun menyambut mereka dan kini di bawah kooridnasi Unair mereka sepakat mengadukan ke DPR pusat.

Dian menyebutkan Komisi III DPR RI telah melayangkan undangan resmi kepada P2S. Surat undangan hearing itu bernomor PW/05316/DPR RI/III/2018 ditandatangani Sekretaris Jenderal Kabag Set Komisi III DPR. 

Rencananya, Dian Purnama akan menyertakan 30 korban Sipoa. Mereka sebelumnya sudah diberi lembaran cek Sipoa untuk pengembalian uang. Namun cek itu kosong. 

Setiap pembeli proyek Sipoa menghabiskan dana paling seidkit Rp 250 juta. Mereka rata-rata mencicil.

Korban mengaku tertarik karena harganya terjangkau. Namun setelah cicilan lunas properti yang dijanjikan tidak ada.

Hearing atau dengar pendapat umum itu akan digelar Selasa (27/3/2017).

"Kami desak DPR harus menghadirkan manajemen dan pucuk pimpinan Sipoa," kata Dian.