Inilah Daftar 16 Instansi Pemerintahan di Sidoarjo yang Kinerjanya Dianggap Moncer

SURYA.co.id | SIDOARJO - Dalam evaluasi yang dilakukan Pemkab Sidoarjo, selain 15 instansi yang melempem juga ada 16 Instansi yang dinilai moncer atau bagus kinerjanya sepanjang tahun 2017.

Mereka yang mendapat bendera hijau tersebut antara lain, RSUD Sidoarjo dengan nilai 93,44 persen, kemudian disusul Badan Kepegawaian Daerah nilai 90,94 persen, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) nilai 87.81 persen, Badan Pelayanan Pajak Daerah nilai 86,96 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nilai 86,66 persen.

Selain itu ada Bappeda yang dapat nilai 85,09 persen, Inspektorat nilainya 86,47 persen, Dinas Tenaga Kerja nilai 84, 67 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah nilai 86, 61 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nilai 82,03 persen.

Sedangkan penilaian kinerja perangkat daerah di tingkat Kecamatan yang mendapat predikat penilaian sangat memuaskan peringkat pertama yaitu Kecamatan Sukodono dengan nilai 88,26 persen, selanjutnya kecamatan Sedati 82,94 persen, Kecamatan Wonoayu 82,62 persen, Kecamatan Porong 80,99 persen, Kecamatan Buduran 80,89 persen, dan Kecamatan Candi dengan nilai 80,56 persen.

Baca: Kinerja 16 Instansi Pemerintahan di Sidoarjo Melempem

Menurut Sekda Sidoarjo, Ahmad Zaini, ada empat kriteria utama yang dijadikan indikator penilaian. Pertama penyerapan anggaran dengan bobot nilai 20 persen, kedua realisasi kinerja out put dengan bobot 40 persen, ketiga nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan bobot 30 persen .

"Dan ada penilaian terhadap kinerja pimpinan perangkat daerah (pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan) dengan bobot 10 persen," ungkap Zaini.

Pada evaluasi ini, ada tiga kategori penilaian. Pertama sangat memuaskan yang dikasih bendera warna hijau, kemudian kategori memuaskan dikasih bendera warna kuning, dan kategori kurang memuaskan dikasih bendera warna hitam.

Sementara OPD yang mendapat penilaian kurang memuaskan ada sembilan, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan nilai 78,76 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 78,76 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 78,38 persen, Bakesbangpol 78,28 persen, Sekretariat DPRD 76,02 persen, Dinas PU PR 72,24 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 72,21 persen, Dinas Kesehatan 71, 44 persen dan yang terakhir Dinas Perumahan dan Pemukiman nilainya 66,60 persen.

Dan kinerja kecamatan yang dinilai kurang memuaskan ada 6 kecamatan yaitu Balong Bendo 76,44 persen, Taman 75,91 persen, Tanggulangin 74,97 persen, Tarik 74, 69, Jabon 74,29 persen dan yang terakhir Tulangan 71,48 persen.

"OPD yang tahun ini mendapat penilaian bendera warna hitam bisa diperbaiki minimal berubah jadi warna kuning, begitu juga yang dapat warna kuning tahun depan bisa ditingkatkan kinerjanya menjadi warna hijau," harap Zaini.(ufi)
SIDOARJO - Dalam evaluasi yang dilakukan Pemkab Sidoarjo, selain 15 instansi yang melempem juga ada 16 Instansi yang dinilai moncer atau bagus kinerjanya sepanjang tahun 2017.

Mereka yang mendapat bendera hijau tersebut antara lain, RSUD Sidoarjo dengan nilai 93,44 persen, kemudian disusul Badan Kepegawaian Daerah nilai 90,94 persen, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) nilai 87.81 persen, Badan Pelayanan Pajak Daerah nilai 86,96 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nilai 86,66 persen.

Selain itu ada Bappeda yang dapat nilai 85,09 persen, Inspektorat nilainya 86,47 persen, Dinas Tenaga Kerja nilai 84, 67 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah nilai 86, 61 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nilai 82,03 persen.

Sedangkan penilaian kinerja perangkat daerah di tingkat Kecamatan yang mendapat predikat penilaian sangat memuaskan peringkat pertama yaitu Kecamatan Sukodono dengan nilai 88,26 persen, selanjutnya kecamatan Sedati 82,94 persen, Kecamatan Wonoayu 82,62 persen, Kecamatan Porong 80,99 persen, Kecamatan Buduran 80,89 persen, dan Kecamatan Candi dengan nilai 80,56 persen.

Menurut Sekda Sidoarjo, Ahmad Zaini, ada empat kriteria utama yang dijadikan indikator penilaian. Pertama penyerapan anggaran dengan bobot nilai 20 persen, kedua realisasi kinerja out put dengan bobot 40 persen, ketiga nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan bobot 30 persen .