SMA dan SMK Menarik SPP, Pelajar Kirim Surat Permohonan Bantuan ke Bu Risma

SURYA.co.id | SURABAYA - Sejak wewenang pengelolaan SMA dan SMK di Jawa Timur diambil oleh Pemerintah Provinsi, para pelajar SMA dan SMK di Surabaya akan ditarik Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP).

Meski berkali-kali ditegaskan bahwa untuk keluarga miskin terbuka kemungkinan dibebaskan dari tarikan, namun karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan, pembebasan tarikan SPP itu masih belum bisa dilakukan oleh sekolah.

Dalam situasi yang demikian, seorang siswa nekat mengirim surat ke Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang isinya adalah permohonan bantuan.

Salah satu surat permohonan bantuan itu dikirimkan oleh seorang siswa SMAN 6 Surabaya. Dalam surat itu terlihat, si siswa merinci kebutuhan uang dimintanya ke bu Risma. Selain itu, dia juga melampirkan sejumlah dokumen pendukung.

Terlihat dalam surat itu, bantuan yang diminta sebesar Rp 7. 825.000.

Rinciannya, kebutuhan mulai dari biaya AC kelas sebesar Rp 200 ribu, biaya ambalan (seperti Persami) Rp 275 ribu, uang saku persami Rp 200 ribu, SPP bulan Januari Rp 150 ribu. Serta biaya bimbel selama 6 bulan sebesar Rp 7 juta.

Kepala SMAN 6 Surabaya, Nurseno, mengaku belum tahu ada siswa yang meminta permohonan bantuan tersebut.

Meski demikian, ia mendukung apabila ada siswa yang secara individu berinisiatif mencari bantuan pada pihak lain, baik itu pemerintah, swasta, bahkan partai.

“Kalau SPP untuk siswa mitra warga kami tawarkan mampunya berapa. Yang bukan mitra warga tetapi tidak mampu juga gitu. Totalnya sih ada 45 siswa tapi belum saya data yang benar-benar bebas SPP berapa,” kata Nurseno.

Nurseno menegaskan bahwa pihaknya tak mempermasalahkan adanya permintaan bantuan dari siswa ke pihak lain. Lagipula dengan demikian, sekolah masih bisa mendapat pembiayaan.

Pimpinan sekolah yang ada di jalan Gubernur Suryo tersebut mengungkapkan, tarikan SPP sesuai persetujuan Dindik Jatim adalah Rp 150 ribu.

Besaran SPP itu akan digunakan untuk pembayaran listrik, air, internet, kebutuhan pembelajaran habis pakai, hingga honor pegawai dan guru tidak tetap.

“Kalau AC ya masuk listrik, tidak ada penambahan biaya untuk AC. Sekarang malah kami penghematan karena sudah nggak dibiayai Pemkot,” lanjutnya.

Sementara itu, sekolah juga tidak mewajibkan siswa untuk mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Ini karena sekolah sudah memiliki pogram pengembangan dan klinis belajar.

Program ini mewadahi anak yang memiliki kemampuan belajar tinggi dan ingin dapat ilmu tambahan ataupun ingin memperbaiki nilai.

“Kalau di sini cenderung bimbel diluar, kalau itu kami tidak memantau,” tambahnya.