Ratusan Perusahaan di Surabaya Abaikan BPJS Ketenagakerjaan, Tunggu Akibatnya!

SURYA.co.id | SURABAYA - Selama dua hari terakhir, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Rungkut, Surabaya melakukan sosialisasi terhadap ratusan perusahaan yang belum mendaftarkan kepesertaan pegawai atau karyawannya.

Sosialisasi itu diikuti penindakan, dengan menggandeng jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Hasilnya, selama dua hari sosialisasi dari 100 perusahaan yang diundang di kantor Kejari Surabaya, Sukomanunggal hanya datang 20 perwakilan perusahaan pada Selasa (29/11/2016).

Sementara Rabu (30/11/2016), dari 120 perusahaan yang diundang, hanya dua orang yang datang.

Artinya, dari total 220 perusahaan hanya 22 perusahaan yang mengirimkan wakilnya. 

SEPI - Sosialiasi sekaligus penandatangan surat pernyataan untuk segera melakukan pendaftaran kepesertaan dari ratusan perusahaan yang sudah mendapat SP yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di aula Disnaker Kota Surabaya, Rabu (30/11/2016), hanya dihadiri dua perwakilan.

Sambil menunggu perusahaan yang diundang, Kepala BPJS TK Cabang Surabaya Rungkut, Arbi Harum, mengakui bila masih banyak perusahaan yang belum memahami kewajiban mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS TK.

"Aturannya wajib. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Kejari, ada penindakan bagi yang belum mendaftarkan pekerjanya," jelas Arbi, di aula kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya.

Ratusan perusahaan yang belum mengikutkan pekerjanya dalam BPJS TK itu, juga telah mendapatkan surat peringatan (SP) I, dan SP II.

Pemanggilan di kantor Kejari dan Disnaker ini merupakan tindak lanjut SP III sekaligus penandatangan surat kesepakatan untuk mendaftarkan pekerjaan ke BPJS TK maksimal tujuh hari setelah pertemuan sosialisasi.

"Seperti yang hadir di Kejari Surabaya pada Selasa kemarin, yang datang langsung tandatangan surat pernyataan, selanjutnya hingga tujuh hari kedepan, kami tinggal lakukan pengecekan bersama Kejari," lanjut Arbi.

Terkait kondisi tidak banyaknya perusahaan yang hadir dalam sosialisasi yang dilanjutkan penandatangan surat pernyataan untuk mendaftarkan pekerjanya, Arbi menyebutkan hal itu menunjukkan masih belum pahamnya perusahaan akan pentingnya kepesertaan BPJS TK.

"Kalau pekerjanya mengalami kecelakaan kerja dan lainnya, pasti akan jadi beban yang lebih berat. Dengan BPJS TK, bisa lebih ringan dan bermanfaat," lanjut Arbi.

Sementara untuk 120 perusahaan yang dipanggil di aula Disnaker Kota Surabaya diakui merupakan jenis perusahaan baru dan kecil menengah dengan jumlah pekerja diperkirakan maksimal 50 orang.

Sehingga bila masih belum banyak yang hadir, masih mendapat toleransi.

"Tapi tidak toleransi begitu saja, karena aturannya wajib, maka kami akan ajukan mereka ke Kejari Surabaya agar ditindaklanjuti," tambah Arbi.