Wakil Ketua MPR RI: Saya Jadi Malu, MPR Belum Punya Tapi Banyuwangi Sudah

“Misalnya, untuk ijin tanda daftar industri (TDI), usaha angkutan, dan usaha peternakan bisa 3 hari selesai. Sedangkan ijin mendirikan dan operasi klinik, apotek, serta praktik bidan butuh waktu hingga 7 hari. Ini sudah sesuai SOP,” kata Anas.

Usai mengunjungi kantor BPPT, Oesman langsung menuju lounge pelayanan publik yang ada di kantor Pemkab Banyuwangi.

Lounge ini dirancang sebagai ruang tunggu yang eksklusif dan nyaman yang disediakan bagi tamu yang bertandang ke kantor pemkab.

Lounge ini dilengkapi sejumlah monitor yang bisa mengakses berbagai data dan program e-government yang telah digagas. Seperti e-village budgeting, e-monitoring, dan Sistem Informasi Keuangan daerah yang telah disusunrealtime.

“Contohnya program e-monitoring yang bisa bisa dipantau dari lounge. Kita bisa lihat secara langsung berbagai progres berbagai pembangunan berupa keterangan lokasi secara tepat berbasis titik koordinat," kata Anas.

"Dari titik koordinat tersebut, saat diklik akan muncul alamat proyek, nama dan juga anggaran dana yang dipergunakan untuk proyek tersebut. Tak hanya itu, progres pembangunan dari nol persen, lima puluh persen hingga tuntas dapat dilihat dari foto yang diunggah ke e-monitoring tersebut,” beber Anas.

Menurut Anas, semua ini dilakukan sebagai upaya menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Bahkan di tingkat desa, kami telah menggagas Smart Kampung yang menjadikan layanan publik di pemerinathan desa juga lebih efektif,” pungkas Anas.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA