Wakil Ketua MPR RI: Saya Jadi Malu, MPR Belum Punya Tapi Banyuwangi Sudah

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang melakukan rangkaian kerja ke Banyuwangi, Jawa TImur.

Oesman mengunjungi sejumlah lokasi inovasi pelayanan publik.

Usai melihat dua desa Smart Kampung, Kamis (24/11), Oesman menyempatkan diri meninjau Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi, Jumat (25/11/2016).

Oesman mengapresiasi pelayanan yang dilakukan pemkab Banyuwangi.

Di Kantor BPPT tersebut, Oesman langsung melihat bagaimana sistem perijinan dan pengaturan dokumen yang dikerjakan BPPT.

Mulai dari penyerahan dokumen, proses input data secara online, hingga penyimpanan dokumen (arsip) yang sudah dilakukan secara sistematis.

“Saya terkesan dengan sistem penyimpanan dokumen (filing system) nya. Saya jadi malu, MPR saja belum punya yang seperti ini, masa Banyuwangi sudah punya. Tadi saya juga sudah bilang sama Sekjen MPR, mari kita tiru dan declaresistem yang bagus ini. Tidak perlu malu belajar dari bawah,” kata Oesman kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

BPPT Banyuwangi menerapkan seluruh dokumen yang masuk disimpan dan didaftar secara rinci dengan menggunakan sistem yang semuanya berbasis IT.

Selain rapi, cara pengarsipan seperti ini juga memudahkan petugas saat membutuhkan data itu kembali.

Petugas tinggal mencarinya pada sistem, kemudian sistem akan menunjukkan data maupun lokasi dimana dokumen tersebut disimpan.

Tak hanya itu, pengujian keaslian dokumen juga telah menggunakan aplikasi khusus, yaitu sistem barcode.
Sebelum diarsipkan, setiap dokumen diberi barcode tersendiri. Apabila pemohon di kelak akan mengurus ulang, dokumen tersebut di-scan untuk memastikan asli atau tidaknya.

Ini akan meminimalisir adanya pemalsuan dokumen dari pemohon. Dengan demikian, jaminan keamanan bagi BPPT juga lebih terjamin.

“Pelayan dengan IT seperti ini tidak hanya memudahkan petugas, namun juga menguntungkan warga karena ini lebih transparan dan efisien, karena pasti lebih hemat waktu,” imbuh Oesman.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menambahkan Banyuwangi merancang sistem perijinan yang terintegrasi agar prosesnya lebih mudah dan cepat.

Selain itu, setiap perijinan telah ditetapkan batas waktu penyelesaian ijin.