Kendala Pelaksanaan SMK Mini, Ada yang Dipakai untuk Bangun Gedung

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rachman mengakui adanya beberapa kendala pelaksanaan program SMK Mini, antara lain minimnya tenaga pengajar dan pengawas.

Ini pula yang membuat beberapa SMK Mini mengundurkan diri dari program ini.

"Pada 2014 dibentuk 70 SMK Mini, tapi dua mengundurkan diri. Sedangkan pada 2015, dari 80 SMK Mini, yang berjalan 76, yang empat mengundurkan diri. Alasannya, SDM belum siap. Anggarannya kami tarik kembali," kata Saiful.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengawas SMK Mini, pihak Dindik Provinsi Jatim menggandeng dinas pendidikan kota/kabupaten.

Tenaga pengawas yang minim itu membuat dinas kesulitan memonitor penggunaan dana bantuan.

Ada SMK Mini yang membelanjakan dana bantuan untuk pembangunan fisik.

Seharusnya, dana bantuan digunakan untuk pengembangan pelatihan dan produksi.

"Kami menemukan itu di SMK Mini di Mojokerto. Kami sudah menghentikannya dan meminta pengelola mengembalikan dana bantuan. Kami kerja sama dengan Inspektorat untuk audit," ujarnya.

Informasi yang diperoleh Surya menyebutkan, ada beberapa SMK Mini yang menyalahgunakan dana bantuan untuk pembangunan gedung.

Ada juga yang menggunakan dana bantuan untuk membeli mobil operasional.

Tapi, Saiful mengaku belum mendapatkan kabar soal itu. "Sementara hanya di Mojokerto. Untuk daerah lain belum ada. Kalau ada, mereka harus mengembalikan dana bantuan itu," katanya.

Saiful juga pernah mendapat laporan dari anggota DPRD Jatim tentang SMK Mini abal-abal di Jember.

Mendapati laporan itu, Saiful bersama tim dindik segera mengecek kebenaran berita itu ke Jember.

Hasil inspeksi mendadak menyebutkan kabar itu tidak benar. SMK Mini di Jember berjalan semua sesuai program.

Pengawasan program ini sudah dimulai sejak awal pengajuan proposal yang cukup ketat.