Layakkah Madura Berdiri Sebagai Provinsi Baru?

"Apakah kita perlu datang ke Riau dan Gorontalo setelah mereka mandiri sebagai provinsi? Di satu sisi, kenapa seolah - olah Madura ini selalu digandoli oleh Jatim?," tandasnya.

Menanggapi Humron, Ketua Umum P4M Sumenep Moh Amrozo Hilmi menegaskan, ratusan pulau kecil tak berpenghuni di Kabupaten Sumenep menjadi alasan Provinsi Jatim enggan melepas Pulau Madura.

"Hasil observasi kami, di kawasan gugusan pulau - pulau itu terdapat kandungan uranium yang tidak habis dieksplor hingga 50 tahun ke depan. Belum jutaan barel minyak dan miliaran kandungan gasnya," tegasnya.

Dengan populasi penduduk Madura sekitar 5 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 5000 kilometer persegi, sudah sepatutnya Madura bisa mandiri.

"Potensi SDA kita kembalikan untuk masyarakat Madura. Kita lebih luas dari Timor - Timor yang sudah lepas dari NKRI. Jika tetap berdiam diri tidak akan mampu berkembang," imbuhnya.

Ketua P4M Bangkalan Saleh Farhat mengultimatum Pemprov Jatim agar segera merespon dan mendukung rencana Madura berdiri sebagai provinsi baru.

"Soekarwo (Gubernur Jatim) harus berterima kasih sebelum lengser dengan memberikan hadian berupa Madura Provinsi. Madura menentukan Soekarwo terpilih sebagai gubernur," singkatnya.

Data yang dihimpun dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bangkalan, bagi hasil bukan pajak dari sektor pertambangan minyak bumi yang diterima tahun ini sebesar Rp 73 miliar per tahun. Sementara dari sektor perikanan hanya Rp 395 juta per tahun.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan 2015 sebesar Rp 122 miliar yang diperoleh dari sektor pajak daerah sebesar Rp 24,3 miliar, restribusi daerah Rp 16 miliar, hasil BUMD dan pengembangan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 1,5 miliar, dan lain - lain PAD yang sah sebesar Rp 78 miliar.

"Jika mengacu pada data tersebut, dari sisi birokrasi sangatlah sulit memisahkan dari Jatim. Namun jika secara politik, apapun bisa terjadi," ujar Kepala Dispenda Bangkalan Setija Budi.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Madura di Jakarta berkumpul dalam Musyawarah Besar (Mubes) IV Masyarakat Madura yang akan digelar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk membahas Provinsi Madura, Sabtu (25/7/2015).

Mubes sekaligus halal-halal bihalal itu dihadiri para tokoh Madura seperti Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Mantan Kapolri Jenderal Polisi (purn) H Roesmanhadi, Mantan Kepala Badan Intelejen Strategis (Bais) Letjen (purn) H Ari Sudewo, dan Mantan KSAL laksamana TNI (purn) H Achmad Sutjipto.

Dalam mubes kala itu, Kapolri Jendral (Pol) Badrodin Haiti, Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Wagub Jatim Saifullah Yusuf. Ketiganya secara implisit tidak merestui Madura terpisah dari Provinsi Jatim.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA