PII: Saatnya “Habis-habisan” Pacu Pembangunan Infrastruktur

SURYA Online, MAKASSAR-Kalangan insinyur Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendesak pemerintah untuk lebih serius lagi mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan Timur Indonesia.

Negeri ini dinilai sudah nyaris kehilangan momentum untuk mempercepat pengembangan infrastruktur. Mereka khawatir, krisis ekonomi yang kembali dialami Indonesia saat ini akan membuat pemerintah kesulitan dalam mempercepat pengembangan infrastruktur. Dibutuhkan kebijakan dan aksi ekstra nyata untuk memacu pembangunan. Pemerintah juga didesak untuk tidak ragu ‘mengobral’ insentif.

"Saya lihat pemerintah sangat cekatan bermain angka dan grafik, tapi realisasinya belum maksimal. Ada pergerakan, tapi tidak cukup cepat. Kita harus lebih bersungguh-sungguh dan jangan pernah ragu untuk beraksi secara lebih nyata dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Jika tidak, kami di PII khawatir, kita akan semakin kedodoran dalam memacu kembali pertumbuhan ekonomi. Repot kalau sudah demikian," kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Ir. Bobby Gafur Umar MBA di Makassar, Rabu (25/9/2013).

Bobby Gafur Umar berada di Makassar untuk menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) PII Sulsel 2013 dan menandatangani nota kesepahaman antara PII dengan 5 universitas terkemuka di Sulsel, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah, Universitas Negeri Makasar, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas 45. 

Penandatanganan kesepakatan di bidang pelatihan dan penelitian teknologi ini disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.  “Kami di PII merencanakan akan terus menggalang kerjasama semacam ini dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi. Kami sudah menandatangani kerjasama dengan Pemprov DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu dan berharap bisa melakukan hal  yang sama dengan Pemprov Sulsel, bulan depan. Diharapkan, melalui kerjasama semacam ini, peran PII sebagai mitra pengembangan dan penerapan iptek dalam program kerja pemerintah setempat dapat dikembangkan.” kata Bobby.

Kepada wartawan usai acara pembukaan Muswil PII Sulsel dan panandatangan nota kesepahaman tersebut, Bobby mengatakan bahwa krisis yang menerpa Indonesia beberapa waktu belakangan ini justru dapat menjadi momentum yang sangat baik untuk mengerahkan segala upaya untuk memacu pembangunan infrastruktur.

“Krisis ini memang telah membuat kita kalang-kabut. Nilai tukar rupiah merosot dan pertumbuhan ekonomi kita melambat. Tetapi itu bukan alasan untuk menunda pembangunan.  Sebaliknya, investasi justru harus dipacu, dengan prioritas  bidang infrastruktur. Pemerintah perlu lebih berani untuk ‘berjibaku’ menggenjot pembangunan infrastruktur. Sekaranglah saatnya. Ngga perlu lagi ulasan, polemik, atau berwacana. Ambil tindakan, mulai membangun dengan kerja keras” kata Bobby.

Bobby mengutip hasil penilaian yang dilansir oleh Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang menyebutkan bahwa ketertinggalan infrastruktur masih menjadi kendala serius di Indonesia, kendati saat ini berstatuskan investment grade (BBB-).

Fitch Ratings belum melihat ada perubahan mendasar terkait infrastruktur, korupsi, serta politik di Indonesia," kata  Bobby mengutip hasil penilaian lembaga internasional itu.  Ia menambahkan, Fitch Ratings juga memberikan warning bahwa ketersediaan infrastruktur tetap saja belum jelas dan terkesan berjalan lamban.  Fitch Ratings memperkirakan dalam satu atau dua tahun ke depan peringkat Indonesia akan tetap di BBB- atau stable outlook.

Selain Fitch Ratings, laporan tahunan “The Global Competitiveness Report 2012-2013” yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) dalam sajian data tentang Indeks Daya Saing Global belum lama ini, hanya menampatkan Indonesia di peringkat ke-50 dari 144 negara. “Peringkat kita turun, tahun lalu kita di peringkat 46. Di antara negara-negara ASEAN, kita hanya di posisi ke empat setelah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand.  Salah satu penyebabnya adalah banyaknya masalah infrastruktur yang belum beres di Indonesia,” kata Bobby.

Sejak beberapa waktu lalu pemerintah sudah acapkali menyatakan akan memusatkan perhatian pada masalah infrastruktur.

Seperti tertera pada APBN 2013, dari belanja negara sebesar Rp. 1.683 triliun, pemerintah akan mengalokasikan sejumlah Rp.201,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Jumlah itu sepadan dengan 11,9% dari total belanja negara. Sebelumnya, sektor infrastruktur hanya mendapat alokasi sejumlah Rp174,9 triliun pada APBN-P 2012 dan sejumlah Rp128,7 triliun pada APBN 2011.

“Dapat dikatakan angkanya naik secara signifikan. Sekarang saat paling tepat untuk mulai memacu,” ujar Bobby, seraya menambahkan bahwa Pemerintah harus mempercepat penyerapan anggaran belanja negara untuk membangun infrastruktur.

Secara khusus, Bobby juga mengingatkan pemerintah untuk lebih mengedepankan kawasan Timur Indonesia. Ia memuji strategi yang dicanangkan pemerintah untuk memacu dan mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk di kawasan Timur.