Jokowi Tahu Kebohongan Ratna Sarumpaet, Tapi Tak Berkomentar karena Sibuk Urus Korban Gempa

SURYA.co.id | JAKARTA - Pengakuan Ratna Sarumpaet berbohong terkait penganiayaan terhadapnya telah diketahui khalayak umum, termasuk Presiden Jokowi.

Hal itu setelah Ratna Sarumpaet melakukan jumpa pers di rumahnya, Jakarta, Rabu (3/10/2018) siang. 

Presiden Joko Widodo mengetahui keramaian beberapa hari ini mengenai isu penganiayaan Ratna Sarumpaet yang beredar luas di media massa dan media sosial.

Jokowi tahu adanya pengakuan Ratna Sarumpaet kepada sejumlah elite politik bahwa ia mengalami penganiayaan.

Simpati berbagai pihak, kritik keras para elite politik kubu Prabowo Subianto kepada pemerintahan Jokowi, hingga akhirnya pengakuan Ratna Sarumpaet bahwa pernyataannya dianiaya kebohongan belaka.

Namun, Presiden tidak mengeluarkan komentar apa-apa terkait serangkaian berita tersebut.

"Ya, episode sinetron Ratna heboh se-Nusantara, melibatkan banyak tokoh besar ya, tidak mungkin Pak Jokowi tidak mengetahuinya," ujar Teten Masduki, Koordinator Staf Khusus Presiden  di Kantornya, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

"Tapi kemarin, Pak Jokowi tidak terlalu memperhatikan. Enggak nanya-nanya soal itu ya," lanjut Teten.

Teten mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, Jokowi memusatkan konsentrasi kepada penanganan dampak gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

"Mungkin, kepala serta isi hati Beliau sedang fokus ke penanganan dampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah yang memang tidak mudah," lanjut Teten.

Diketahui, pada Rabu (4/10/2018) kemarin, Presiden Jokowi mengunjungi Palu serta Donggala seharian. Presiden bertolak dari Jakarta pukul 07.00 WIB dan sampai lagi ke Jakarta pukul 18.30 WIB.

Sementara konferensi pers Ratna Sarumpaet berisi pengakuan akan kebohongannya dilakukan pada sore hari saat Presiden masih blusukan di lokasi bencana.

"Seharian kemarin, Beliau meninjau lapangan untuk memastikan proses evakuasi korban bencana Palu dan Donggala berjalan baik. Juga memastikan instruksinya mengenai percepatan logistik, pasokan BBM, ketersediaan listrik, berjalan baik," paparnya.

Sementara itu, dua Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri hamzah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Adapun pelapornya adalah Koalisi Advokat Pengawal Konstitusi (KAPK), Kamis (4/10/2018).