HIV/AIDS dan Kontrasepsi Dicover KIS

SURYA Online, SURABAYA – Para pengidap HIV/AIDS kini bisa sedikit tenang. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tak lama lagi diluncurkan di Surabaya bisa mengcover seluruh pembiayaan, mulai perawatan, pengobatan hingga penyakit yang menyertainya. Berbeda dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang hanya mengcover pengobatan penyakit yang menyertainya.

Kepala Cabang BPJS Kesehataan Surabaya dr I Made Puja Yasa mengungkapkan, sebenarnya pengobatan pasien HIV/AIDS dibiayai langsung pemerintah, hanya saja sistem pembiayaannya selama ini terpisah dengan BPJS. “Untuk KIS, semua terintegrasi,” katanya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/10/2014).

Bagaimana dengan pasien HIV/AIDS yang sudah masuk program Jamkesda maupun BPJS? Puja memastikan, ketika Peraturan Presiden (Perpres) pelaksanaan propgram KIS keluar, maka secara otomatis program Jamkesda maupun BPJS akan mengiikuti, yakni seluruh pelayanannya terintegrasi.

Selain HIV/IADS, program KIS ini juga bisa mengover layanan kontrasepsi mulai dari pemasangan hingga pengadaan alat kontrasepsi. Ini juga berbeda dengan program sebelumnya yang hanya melayani pemasangan.

Program KIS ini juga bisa melayani korban bencana yang selama ini dilayani BPJS tetapi pembiayaannya terpisah. Di program KIS, pembiayaan korban bencana akan disatukan. “Jadi program KIS ini adalah perluasan manfaat dari program yang sudah ada, yakni HIV/AIDS, kontrasepsi dan korban bencana,” terang dokter asal Denpasar, Bali itu.

Diakui Puja, hingga kemarin pihaknya belum mendapatkan data terkait jumlah peserta program KIS di Surabaya. Informasi yang diterima, diperkirakan jumlah peserta program KIS di Indonesia sekitar 4,4 juta orang dari sekitar 1 juta kepala keluarga.

Hanya saja, untuk Surabaya berapa, saat ini dalam pendataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk kemudian diserahkan ke Kabupaten/Kota.

Peserta KIS di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI), program BPJKS dan Jamkesda yang saat ini ada sekitar 86,4 juta jiwa. Mereka berasal dari masyarakat kurang mampu, anak terlantar, panti asuhan dan keluarga kurang sejahtera.

Selain KIS yang dibiayai pemerintah (penerima bantuan iuran), peserta juga bisa berasal dari non PBI, yakni badan usaha dan mandiri yang datang langsung ke Kantor BPJS.

Bagaimana jika penerima program KIS ternyata sudah ikut BPJS mandiri? Puja menyerahkan keputusannya ke peserta. “Kalau dia tetap memakai mandiri ya silahkan dan kalau akan beralih ke KIS tentu akan kami cetakkan kartu nya,” katanya.

Puja berharap, pergantian dari program BPJS ke KIS tidak membuat masyarakat panik karena prinsip dan layanannya tetap sama. “Masyarakat tidak perlu datang ke Kantor BPJS untuk ganti kartu karena kartu Jamkesda, BPJS dan KIS sama. Nanti kalau Perpres keluar, semua layanannya sama dan terintegrasi,” tegasnya.

Terpisah, hingga kemarin Dinas Pendidikan Surabaya belum mendapat petunjuk teknis mengenai program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan masih mencoba konsultasi dengan Dinas Pendidikan Jatim dan Pusat terkait program ini.

Ikhsan juga belum mengetahui berapa siswa Surabaya yang akan mendapat program ini. “Kalau memang data yang digunakan adalah data program Bantaun Siswa Miskin (BSM) kami sudah memilikinya. Intinya kami siap menyesuaikan apa-apa yang harus disiapkan untuk mendukung program ini,” katanya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok. LIKE Facebook Page www.facebook.com/SURYAonline FOLLOW www.twitter.com/portalSURYA