DPRD Ancam Cabut Kas APBD di Bank Jatim
Pascaditangkapnya Umar Said, bendaharawan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan
Penulis: Moh Rivai | Editor: Suyanto
Badrul Aini, anggota Komisi A DPRD Sumenep kepada Surya, Jumat (12/10/2012) mengatakan, kebobolan dua kali yang menimpa Bank Jatim perlu disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, terutama menyangkut keamanan uang milik Pemkab Sumenep yang selama ini berada di Bank Jatim. "Melihat dari beberapakali Bank Jatim dengan mudah dibobol, menunjukkan managemen Bank Jatim ada yang tidak beres,’’ ujar Badrul.
Dikatakan, dalam 6 tahun terakhir Bank Jatim Sumenep sudah dua kali kebobolan dan itu nilannya tidak tanggung-tanggung. Pada Tahun 2005 lalu, Bank Jatim kebobolan kredit multiguna sebesar Rp 9 milliar bagi pegawai negeri sipil (PNS), juga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Sumenep.‘’ Dua orang tersangka yakni pegawai Dinas Pendidikan dan karyawan Bank Jatim dan sudah divonis hukuman penjara. Sekarang ini lagi-lagi Bank Jatim bobol,’’ katanya.
Hamid Ali Munir, anggota Dewan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) pun menanggapi kebobolan Bank Jatim merupakan persoalan serius yang harus diperhatikan oleh Pemda Sumenep. Mengingat, dengan kebobolan itu, berarti managemen Bank Jatim tidak beres karena dengan mudah dikelabui oleh nasabah atau tersangka. ‘’ Biasanya proses kredit atau pinjam meminjam uang di Bank itu sangat rumit. Tetapi ini kog dengan mudah dilakukan oleh oknum bendaharawan Diknas Pragaan, mungkin saja ada kongkalikong dengan petugas Bank-nya,’’ papar Hamid.
Karenanya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan eksekutif untuk kembali mengontrol manageman Bank Jatim. Jika memang gampang dan mudah dibobol, maka demi keamanan uang rakyat Sumenep, bukan tidak mungkin uang APBD Sumenep dialihkan ke Bank lain yang lebih aman.
Pembobolan dilakukan oknum bendahawaran UPT Dinas Pendidikan Pragaan, Umar Said, sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Modus operandinya yakni dengan cara pengajuan pinjaman fiktif ke Bank dari nama-nama PNS tertentu, bahkan ada juga yang dilakukan dengan cara membuat SK PNS palsu, kemudian diajukan pinjaman ke Bank Jatim.
Hasil pendataan yang dilakukan oleh UPT Pragaan bekerjasama dengan Bank pemberi kredit, ditemukan adanya dugaan dan rekayasa pinjaman fiktif yang sangat besar. Dari 169 nama penerima kredit multiguna, ternyata hanya ada 31 guru dan PNS penerima kredit yang realistis, selebihnya yakni 138 debitur fiktif.
