Minggu, 23 November 2014
Surya

Pencairan TPP Terhambat Status Guru

Senin, 3 September 2012 16:08 WIB

SURYA Online, KEDIRI - Pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) bagi sejumlah guru MI di Kabupaten Kediri sulit dilakukan. Pasalnya, para guru tersebut merupakan guru mata pelajaran. Sedangkan sesuai aturan, TPP untuk tingkat MI hanya diberikan pada guru kelas.

Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) Kantor Kemenag Kabupaten Kediri, Hamam Thontowi mengatakan, hanya ada tiga bidang guru mata pelajaran untuk MI yang bisa memperoleh TPP yakni pendidikan jasmani, kesenian dan muatan lokal. Sedangkan secara umum, guru penerima TPP untuk tingkat MI hanya berstatus guru kelas.
Selain itu, para guru penerima TPP harus memiliki nomor registrasi guru (NRG) yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan memenuhi persyaratan banyaknya jam mengajar.

Ditambahkannya, pihak Kemenag belum bisa mencairkan alokasi anggaran untuk TPP karena khawatir menimbulkan masalah di kemudian hari. "Aturannya memang seperti itu. Kalau soal kemanusiaan, tentunya kami tidak tega kalau para guru tidak menerima TPP. Tapi ini soal hukum yang harus dijalankan," katanya di hadapan perwakilan guru mata pelajaran yang menuntut pembayaran TPP, Senin (3/9/2012) siang.

Penjelasan ini sesuai dengan informasi yang disampaikan seksi Mapenda sebelumnya. Seksi Mapenda Kemenag Kabupaten Kediri sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran bernomor Kd.13.6/5/PP.00/1607/2011 tertanggal 29 Desember 2011 yang isinya guru bersertifikat mata pelajaran dengan jenis pelajaran umum pada MTs/MA tidak diperkenankan mengajar di MI.

Para guru tersebut selanjutnya diminta untuk mengajukan sertifikasi lagi dengan pilihan guru kelas. Namun belakangan muncul surat edaran lagi dari seksi Mapenda yang isinya justru menganulir surat sebelumnya. Dalam surat baru bernomor Kd.13.6/5/PP.00/115/2012 tertanggal 24 Januari 2012 itu aturan tidak dibolehkannya guru mata pelajaran mengajar di MI dan saran agar mereka menempuh kembali sertifikasi sebagai guru kelas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Namun nyatanya, jatah TPP guru mata pelajaran tetap tidak dibayarkan.

"Ini yang membuat kami bingung karena ada dua aturan yang berbeda. Apalagi beberapa rekan kami sesama guru mata pelajaran, baik di Kabupaten Kediri atau daerah lain tetap bisa menerima TPP, mengapa bagian kami kok tidak dapat cair. Padahal kementerian agama kan langsung terpusat, mengapa ada perbedaan," protes Marufin, guru mata pelajaran di MI Puncu.
Penulis: Cornelius Vrian
Editor: Suyanto

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas