PNS Kok Jadi Panwaslu?

Seorang PNS dengan jabatan kepala unit, secara mengejutkan dilantik menjadi anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu).

SURYA Online, TULUNGAGUNG - Seorang PNS dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Petugas Lapangan Keluarga Berencana (UPT PLKB), secara mengejutkan dilantik menjadi anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu).


Padahal menurut Undang-undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, pejabat struktural dan PNS tidak diperbolehkan menduduki jabatan ini.


Ketua Panwaslu Kabupaten Tulungagung, Fayakun mengakui salah satu anggotanya, Purhadi adalah seorang PNS. Namun hal itu bukan karena kesengajaan, namun kecolongan.


"Tidak ada kesengajaan, tapi kecolongan," ujarnya. Menurutnya, saat mendaftarkan diri menjadi anggota panwaslu ke Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), harus mencantumkan surat pernyataan. Namun kemungkinan panwaslu pusat tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan.


 "Mungkin Banwaslu tidak melakukan verifikasi ke lapangan," katanya. Lewat proses pendaftaran dan pemilihan ke Banwaslu, Purhadi terpilih pada tangaal 1 Juni, dan dilantik 3 Juni lalu. Sehari kemudian, 4 Juni SK penetapan dari Banwaslu turun. Fayakun mengatakan, selaku ketua panwaslu dirinya sudah melapor ke Banwaslu.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: David Yohanes
Editor: Rudy Hartono
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help