Fenomena Baru Saat Reses DPRD Surabaya: Warga Suarakan Kebutuhan Kerja

Ringkasan Berita:

• DPRD Kota Surabaya mencatat pergeseran aspirasi masyarakat dari pembangunan infrastruktur ke kebutuhan lapangan pekerjaan.
• Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mendesak penghapusan ego sektoral antar-OPD agar program pelatihan kerja selaras dengan tuntutan dunia usaha.
• Pemerintah kota diminta memetakan kebutuhan tenaga kerja dari data investasi yang masuk agar warga lokal lebih siap mengisi lowongan pekerjaan.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Reses DPRD Surabaya yang dilakukan oleh 50 anggota dewan di berbagai daerah pemilihan menunjukkan fenomena baru.

Jika sebelumnya fokus warga didominasi infrastruktur kampung dan pendidikan, kini masyarakat lebih banyak menyuarakan kebutuhan akan lapangan kerja.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai dinamika ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi dan pertumbuhan investasi di Kota Pahlawan yang terus berkembang.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadikan penciptaan lapangan kerja, sebagai agenda prioritas dalam pembangunan ke depan.

Baca juga: Arif Fathoni Ungkap Hasil Reses DPRD Surabaya: Didominasi Usul Infrastruktur

Hapus Ego Sektoral antar-OPD

Arif Fathoni menyoroti adanya ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang selama ini dinilai menghambat efektivitas program.

Seringkali, pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan tidak selaras dengan kebutuhan nyata dunia usaha di lapangan.

Beberapa poin perbaikan yang didorong DPRD Surabaya meliputi:

• Sinkronisasi data izin investasi dengan program pelatihan kerja.
• Penyelarasan jenis pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai kebutuhan industri.
• Kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tenaga kerja lokal terserap maksimal.

Menjemput Bola Investasi

Lebih lanjut, Fathoni menekankan pentingnya pemerintah untuk bersikap proaktif dalam membaca peluang.

Jangan sampai investasi yang tumbuh di sektor kafe, restoran, atau perhotelan tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang relevan.

"Jangan sampai investasi tumbuh di sektor restoran, tetapi pelatihan yang disiapkan justru mekanik bengkel. Ini yang harus diperbaiki," ujar Fathoni.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya menggunakan data investasi sebagai basis untuk menyiapkan keterampilan warga, sebelum bisnis tersebut benar-benar beroperasi.

Konsep 'menjemput bola' ini diharapkan membuat program pelatihan menjadi lebih tepat sasaran.

Dengan menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten sebelum lowongan dibuka, warga Surabaya dapat lebih mudah bersaing dan mendapatkan peluang kerja yang tersedia di kota sendiri.

Kesimpulannya, DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menyinkronkan data investasi dengan program pelatihan kerja, untuk menekan angka pengangguran secara berkelanjutan.