Pemkot Surabaya Tekankan Efisiensi Anggaran di Hari Otoda 2026

Ringkasan Berita:

• Pemkot Surabaya di Jawa Timur (Jatim) gelar upacara Otoda ke-30, tekankan peran strategis daerah dalam pembangunan dan sinergi pusat-daerah.
• Sekda Lilik Arijanto dorong efisiensi anggaran dan inovasi pelayanan berbasis digital untuk hasil nyata bagi masyarakat.
• Kemendagri tekankan kolaborasi, penguatan fiskal, dan tata kelola adaptif dalam menghadapi dinamika global.

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Jawa Timur (Jatim) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-30 tahun 2026, di halaman Balai Kota Surabaya, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini diikuti pejabat dan ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.

Upacara Otoda ke-30 di Balai Kota Surabaya

Upacara mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Surabaya, Lilik Arijanto, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas Utama

Usai upacara, Lilik menegaskanm otonomi daerah telah memperkuat peran pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan fiskal.

Kini, Pemkot Surabaya menekankan efisiensi sebagai kunci tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, penggunaan anggaran harus selektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Outcome harus jelas. Anggaran harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar pengeluaran tanpa dampak,” tegasnya.

Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Diperkuat

Pemkot Surabaya terus mendorong inovasi, khususnya melalui digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Lilik menilai, efisiensi juga penting dalam menghadapi dinamika global, termasuk perubahan ekonomi dan energi, agar pemerintah daerah lebih adaptif dalam mengelola keuangan.

Pemerintah Pusat Dorong Kolaborasi dan Reformasi

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan proses dinamis yang memerlukan penyempurnaan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya akselerasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan komunikasi dengan masyarakat.

Bima juga menyoroti peningkatan kapasitas fiskal, penguatan integritas, serta penyederhanaan regulasi sebagai kunci mendorong inovasi daerah.

Selain itu, masyarakat diajak berperan aktif dalam pembangunan melalui kepedulian lingkungan, keterbukaan informasi, dan kolaborasi dengan pemerintah.

“Efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi cara kerja adaptif yang berorientasi pada hasil,” ujarnya.