Fraksi PDIP DPRD Jatim Buka Posko Aduan Penonaktifan BPJS PBI

Ringkasan Berita:

• Fraksi PDIP DPRD Jatim buka posko aduan untuk tampung keluhan warga terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK.
• Mereka minta pemerintah pastikan verifikasi dan reaktivasi cepat serta transparan, agar warga miskin tidak kehilangan akses berobat.
• Posko akan difungsikan sebagai pusat informasi, pendampingan validasi data, dan fasilitasi pengaktifan kembali kepesertaan.

SURYA.co.id, SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim membuka posko aduan guna menampung keluhan masyarakat terkait dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK, yang sebelumnya ramai. 

Mereka pun mendorong agar persoalan kesehatan ini dapat diperhatikan betul oleh pemerintah. 

"Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana melalui keterangan tertulis kepada SURYA.co.id, Kamis (19/2/2026). 

Butuh Atensi Bersama

Fraksi PDIP menilai persoalan ini butuh atensi bersama. 

Sebab banyak warga yang baru mengetahui status kepesertaan mereka berubah menjadi nonaktif ketika hendak berobat.

Baca juga: Anggota Komisi D William Wirakusuma Minta Pemkot Ambil Alih PBI APBN Warga Surabaya

Tentu saja, kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di tengah kebutuhan layanan medis yang mendesak.

Renny menegaskan, pemerintah harus memastikan proses verifikasi dan reaktivasi berjalan cepat dan transparan agar tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan pembaruan data.

Sebab, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga sehingga tidak boleh terganggu urusan administrasi. 

Posko Pengaduan Dibuka di Seluruh Kabupaten/Kota Jatim

Renny yang juga Bendahara DPD PDIP Jatim ini pun mendorong agar posko pengaduan terus dibuka di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Posko ini bisa difungsikan sebagai pusat informasi, pendampingan validasi data, serta fasilitasi proses pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga yang memenuhi syarat.

Lebih jauh, dia memastikan bakal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan terkait urusan kesehatan ini.

Setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. 

"Kami berharap proses pemutakhiran data tidak berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan kelompok rentan di Jawa Timur," jelasnya. 

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS