Komisi B DPRD Jatim Minta Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Optimal

Ringkasan Berita:

• DPRD Jatim minta penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur dilakukan intensif, tak sekadar reaktif semata. Penanganan PMK diarahkan untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas dan kesejahteraan peternak. 
• Data Pemprov Jawa Timur, jumlah ternak terjangkit PMK tembus 803 kasus. Anggota Komisi B DPRD Jatim Ony Setiawan sebut pendekatan jangka panjang dilakukan sebagai bentuk antisipasi ke depan.
• Sektor peternakan Jawa Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing akan bisa terwujud

SURYA.CO.ID, SURABAYA - DPRD Jatim mendorong agar penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat dilakukan secara intensif tidak hanya sekadar reaktif semata. 

Pendekatan jangka panjang dinilai lebih efektif dibandingkan pola darurat yang selama ini biasa diterapkan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Jatim Ony Setiawan, Rabu (28/1/2026).

Kebijakan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Melalui keterangannya, Ony mendorong agar kebijakan penanganan PMK harus diarahkan untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas dan kesejahteraan peternak. 

Kemudian juga kemandirian sistem pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di Jawa Timur.

Baca juga: Tangani Kasus PMK di Jawa Timur, Emil Dardak Pastikan 453 Ribu Vaksin Tiba Besok

"Harus ada kebijakan pengembangan jangka menengah dan panjang agar peternak kita lebih kuat dan tidak selalu terpukul setiap kali wabah muncul," kata Ony yang juga anggota Fraksi PDIP. 

Jumlah Ternak yang Terjangkit PMK di Jawa Timur

Dari data Pemprov Jawa Timur sebelumnya, setidaknya sudah tercatat jumlah ternak yang terjangkit PMK tembus 803 kasus.

Ratusan kasus tersebut tersebar 38 kabupaten/kota di Jatim. 

Baca juga: Aktivitas Pedagang Ternak di Pasar Hewan Mojokerto Turun Drastis Imbas Wabah PMK di Jatim

Ony mendorong agar pendekatan jangka panjang dilakukan sebagai bentuk antisipasi ke depan.

Di antara upaya yang ditekankan oleh Ony adalah vaksinasi PMK harus secara berkala. 

Ia merekomendasikan agar Pemprov Jatim menjadwalkan vaksinasi minimal dua kali dalam setahun.

Lalu, disertai penyusunan standar operasional vaksinasi berbasis zona risiko di seluruh kabupaten/kota. 

Bangun Sektor Peternakan yang Tangguh dan Mandiri

Dukungan anggaran dinilai harus mencakup ketersediaan vaksin, logistik, sistem rantai dingin, serta kecukupan tenaga pelaksana.

Di sisi lain, Ony juga menyoroti pentingnya ketahanan pakan untuk menekan dampak ekonomi akibat PMK.