Bambang Ashraf Ingatkan Surabaya: Premanisme Itu Perbuatan Pidana, Bukan Label Sosial

Ringkasan Berita:

• Bambang Ashraf mengajak elemen Surabaya menjaga persatuan dan menghindari stigma terhadap ormas/kesukuan pasca kasus hukum viral.
• Ia menegaskan premanisme adalah tindakan kriminal personal, bukan identitas kelompok, sehingga hukum harus bekerja secara tenang dan presisi.
• Pemerintah daerah didorong membuka ruang dialog setara guna meredam tensi sosial dan mengembalikan fokus pada penegakan keadilan substantif.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), kini tengah berada dalam ujian kedewasaan. 

Di tengah sorotan tajam terhadap kasus-kasus hukum yang viral, muncul kekhawatiran akan lahirnya stigma negatif yang mampu membelah harmoni warga. 

Pegiat Anti Korupsi, Bambang Ashraf HS, memberikan peringatan keras agar seluruh elemen kota tidak terjebak dalam narasi perpecahan yang mendiskreditkan organisasi masyarakat (ormas), maupun kelompok kesukuan tertentu.

Ashraf menilai, kegaduhan sosial yang terjadi belakangan ini, merupakan dampak dari cara merespons sebuah peristiwa hukum yang cenderung emosional, melampaui substansi perkara aslinya.

Hukum Tanpa Stigma: Premanisme Bukan Identitas

Ashraf menyoroti kasus pengusiran lansia di Surabaya yang kini ditangani Polda Jatim. 

Menurutnya, perkara tersebut murni pidana individual. Namun, ia menyayangkan narasi yang berkembang di ruang publik justru melebar pada isu premanisme yang tidak terukur.

“Surabaya sedang diuji, bukan oleh besarnya sebuah kasus, melainkan oleh cara kita membaca dan meresponsnya. Hukum seharusnya bekerja secara tenang dan presisi. Premanisme adalah perbuatan hukum, bukan label sosial,” tegas Ashraf saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (7/1/2026).

Mantan Gubernur LIRA Jatim periode 2021-2024 ini menekankan, bahwa aparat penegak hukum sudah berada di jalur yang benar dengan memproses alat bukti. 

Baginya, kesalahan terbesar adalah ketika istilah hukum kehilangan presisinya, dan berubah menjadi senjata stigma.

Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik

Dewan Pakar LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ini, juga memberikan catatan kritis terhadap komunikasi publik pemerintah daerah. 

Ia menilai, respons cepat atas tekanan opini publik berpotensi memicu tafsir liar jika tidak dibarengi dengan definisi operasional yang ketat.

“Penggunaan istilah premanisme tanpa batasan yang jelas bisa membuat elemen masyarakat, baik ormas maupun LSM, merasa terpinggirkan atau di-stigmatisasi. Reaksi negatif muncul bukan karena mereka ingin melawan hukum, tetapi karena merasa ditempatkan sebagai bagian dari masalah,” ungkapnya.

Menjaga Semangat 'Jogo Suroboyo'

Sebagai pegiat anti korupsi, Ashraf mengkhawatirkan jika energi publik habis terkuras untuk konflik horizontal, maka pengawasan terhadap keadilan substantif dan tata kelola pemerintahan yang bersih justru akan melemah.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menurunkan tensi sosial dengan membuka ruang dialog yang setara bagi seluruh elemen masyarakat. 

Ia juga mengajak pimpinan ormas untuk bersikap dewasa dengan mengedepankan transparansi dan penegakan etik internal.

“Menjaga kota berarti menjaga keadilan, akal sehat dan ruang dialog. Premanisme harus dilawan dengan hukum yang adil, bukan dengan stigma yang membelah masyarakat. Saya percaya, Surabaya cukup dewasa untuk memilih jalan kebersamaan,” pungkas Ashraf.