Pilkada Lewat DPRD Tidak Aman Dari Money Politics, PDIP Jember : Sasarannya Anggota Legislatif

Ringkasan Berita:

• PDIP Jember mengikuti arahan DPP untuk menolak wacana Pilkada lewat DPRD atau pilkada tidak langsung.
• Pilkada melalui DPRD pun sangat memungkinkan terjadinya praktik money politics atau suap. Hanya saja, sasaran tembaknya adalah anggota legislatif.
• PDIP Jember menuturkan, untuk menghasilkan pemimpin negara berkualitas memang diperlukan biaya, supaya rakyat tidak salah memilih.

SURYA.CO.ID, JEMBER - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jember menolak wacana Pilkada tidak langsung alias dipilih melalui DPRD.

Ketua DPC PDIP Jember, Widarto mengatakan, Pilkada secara langsung dianggap banyak money politics padahal hal itu tidak cukup untuk dijadikan alasan.

Widarto menilai Pilkada melalui DPRD pun sangat memungkinkan terjadinya praktik money politics atau suap. Hanya saja, sasaran tembaknya adalah anggota legislatif.

"Tidak ada jaminan juga apakah tidak ada money politics, meski sasarannya berbeda kalau dipilih secara tidak langsung," kata Widarto, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, besaran ongkos politik dalam pesta demokrasi tergantung komitmen politik antara calon kepala daerah dengan partai pengusung.

"Kalau partai politik punya keinginan siapa pun yang terpilih harus biayanya tidak terlalu tinggi, alias dalam batas wajar, saya rasa tidak ada masalah," imbuhnya.

Selain itu, anggaran penyelenggaraan Pilkada yang selama ini dirasa cukup besar. Widarto menilai hal tersebut masih wajar sebab bagian konsekuensi pesta demokrasi.

Anggaran Besar Pilkada

"Demokrasi yang kita bangun baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada pasti berkonsekuensi terhadap anggaran, dan itu biasa saja," kata Widarto.

Widarto memaparkan, untuk menghasilkan pemimpin negara berkualitas memang diperlukan biaya, supaya rakyat tidak salah memilih.

"Salah pilih pemimpin atau wakil rakyat dampaknya justru dampaknya jauh lebih besar. Contoh penanganan bencana, bisa tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan ketimbang membiayai demokrasi ini," kata Wakil Ketua DPRD Jember ini.

Widarto menuturkan hal terpenting saat ini, semua partai politik seharusnya memberikan pendidikan politik terhadap rakyat, guna membangun demokrasi negara yang lebih sehat.

"Memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Bahwa memilih calon apapun itu, baik Presiden, Gubernur, DPR, DPRD, Bupati itu berdasarkan rekam jejaknya dan apa yang sudah mereka lakukan," paparnya. ****