Fraksi PDIP dan PKB Pasuruan Berbeda Soal Pilkada Melalui DPRD, Ajak Bangkit Dari Trauma Masa Lalu

Ringkasan Berita:

• Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD membuka perdebatan antara Fraksi PDIP dan Fraksi PKB Pasuruan.
• PDIP menolak pilkada lewat DPRD karena melanggar hak rakyat yang memilih secara langsung dan menganggap wacana itu sebagai pelemahan kedaulatan.
• PKB justru menilai mekanisme baru itu menjadi salah satu proses perkembangan demokrasi ke arah yang lebih dewasa, karena DPRD juga merupakan wakil rakyat.

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah 2029 melalui DPRD, menuai pro kontra di Pasuruan. Dua fraksi di DPRD Pasuruan sampai terbelah, ada yang menolak dan menerima. 

Fraksi PDI Perjuangan (PDI) dengan tegas menolak wacana tersebut. Sedangkan Fraksi PKB justru melihat ini menjadi pintu masuk untuk membawa kemajuan dalam proses demokrasi.

Ketua Fraksi PDIP Pasuruan, Arifin menegaskan, fraksinya menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Arifin beranggapan, pemilihan langsung merupakan amanat konstitusi yang bisa menjaga kedaulatan penuh tetap berada di tangan rakyat.

Arifin menegaskan, legitimasi kepala daerah akan lebih kuat jika diperoleh langsung dari pilihan masyarakat di TPS. Dan itu sesuai dengan keinginan rakyat.

Menurut Arifin, pemilihan langsung juga bisa membangun hubungan batin antara pemimpin dan rakyat. Artinya, setiap calon bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan rakyat.

“Sebagai partai yang berpihak pada wong cilik, kami akan tetap melindungi hak politik warga dan menjaga demokrasi tetap berjalan secara adil dan bermartabat,” urai Arifin, Kamis (8/1/2026).

Tuding Pelemahan Kedaulatan Rakyat

Politisi asal Kecamatan Beji ini juga mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis, untuk waspada terhadap upaya pelemahan kedaulatan rakyat.

“Kami konsisten menolak setiap upaya pelemahan hak politik rakyat demi menjaga demokrasi yang berlandaskan Pancasila,” sambungnya.

Sementara Ketua Fraksi PKB Pasuruan, Rudi Hartono menilai wacana ini menjadi salah satu proses perkembangan demokrasi ke arah yang lebih dewasa.

Disampaikan Rudi, trauma masa lalu jangan dikaitkan dengan kondisi demokrasi di zaman sekarang. Ia menyebut, sudah banyak perubahan dan perkembangan.

Menurut Rudi, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa diberi jalan dan kesempatan. Apalagi, DPRD juga menjadi representasi kepentingan rakyat.

“Definisi wakil rakyat itu kan perwakilan rakyat. Jadi apa yang dipilih wakil rakyat itu mewakili suara rakyat, termasuk misal memilih Kepala Daerah,” tambahnya.

Misalnya saja, kata Rudi, jika calon kepala daerah itu tidak disukai wakil rakyat, maka wakil rakyat yang bertugas tidak memilih kepala daerah itu.