Tak Punya SLHS, 372 SPPG Di Jatim Distop Mendadak Operasinya

Ringkasan Berita:

• 372 SPPG di Jatim dihentikan sementara oleh BGN karena belum memiliki SLHS. 
• Setiap SPPG diberi tenggat 30 hari untuk memenuhi standar higiene dan sanitasi. 
• Pemprov Jatim pastikan program MBG tetap berjalan dengan suplai dari SPPG terdekat. 

SURYA.CO.ID SURABAYA - Sebanyak 372 SPPG penyedia layanan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah tegas ini diambil karena ratusan unit tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi syarat utama standar keamanan layanan.

372 SPPG Jatim Distop Sementara, SLHS Jadi Syarat Wajib

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengonfirmasi bahwa penghentian sementara terhadap 372 SPPG merupakan kebijakan resmi BGN.

Ia menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan standar dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai ketentuan.

Baca juga: Di Hadapan Presiden Prabowo, Kapolri Targetkan 1.500 SPPG Berdiri pada 2026

“Jadi memang BGN Ingin tegas untuk SPPG yang belum memenuhi ditenggat waktu pengurusan SLHS ya memang harus distop sementara,” tegas Emil yang juga Ketua Satgas MBG Jatim ini, Senin (1/6/2026).

Emil menjelaskan, setiap SPPG diberi tenggat waktu 30 hari untuk melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap langkah BGN yang dinilai tidak mudah, namun diperlukan demi meminimalkan risiko dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

“Kami terima kasih pada BGN. Tentu bukan langkah yang mudah ya untuk menutup sementara. Semua SPPG ini diharapkan bisa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang memitigasi dan meminimalisir risiko di dalam penyaluran MBG ini,” tegasnya.

Pemprov Jatim Pastikan MBG Tetap Berjalan

Meski ratusan SPPG dihentikan sementara, Emil memastikan bahwa pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis di Jawa Timur tetap berjalan normal. Distribusi layanan akan dialihkan ke SPPG terdekat agar penerima manfaat tidak terdampak.

Baca juga: Kabar Gembira Bulan Ini Ratusan Pegawai Inti SPPG Surabaya Alih Status Jadi PPPK, Ini Syaratnya

Pemprov Jatim, kata Emil, juga berkomitmen membantu proses percepatan pengurusan SLHS, termasuk melakukan monitoring agar tidak terjadi keterlambatan dari sisi administrasi pemerintah daerah.

“Kami juga akan menyisir jangan sampai lamanya karena pemda yang kelamaan. Pemerintah akan membantu memonitor. Tapi memang untuk keluarnya dokumen itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Emil menegaskan bahwa kebijakan ini bukan soal kecepatan dalam memperoleh SLHS, melainkan kepatuhan terhadap standar higienitas dan sanitasi yang berlaku.

“Kalau dalam pengurusan SLHS bukan cepet-cepatan dapat SLHS. Tapi SLHS ini untuk memitigasi penyaluran MBG agar kemudian memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.”

Baca juga: Badan Gizi Nasional Ultimatum Dapur MBG: Tak Urus SLHS Bakal Dibekukan

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap SPPG, karena berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan kerja dan kesehatan masyarakat sekitar.

“Dan jangan lupa juga adalah IPAL. Karena IPAL ini sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar SPPG dan higienitas dari lingkungan kerja di sana,” pungkas Emil.

Sementara itu, Pemprov Jatim memastikan bahwa meskipun terjadi penghentian sementara pada sebagian SPPG, distribusi program MBG tetap berjalan melalui pengalihan suplai dari unit lain yang masih aktif.