Imbas 1.098 Ekor Sapi Kurban Prabowo Dibeli dari APBN, Dikritik Kader PDIP hingga Purbaya Bereaksi

Guntur Romli menjelaskan kurban juga harus diatasnamakan personal atau individu.

Lebih lanjut, ia mengatakan APBN atau dana publik yang dipakai untuk biaya kurban para pejabat hingga elit merupakan pelanggaran terhadap aturan syariat.

Kader PDIP itu pun menyinggung soal adanya sanksi dunia akhirat.

Adapun sanksi di dunia bisa dicokok KPK, sementara di akhirat akan masuk neraka.

"APBN atau dana publik lainnya dipakai untuk biaya kurban pejabat atau elit itu pelanggaran terhadap aturan syariat dan penggunaan dana publik. Sanksinya dunia akhirat. Di dunia bisa dicokok KPK, di akhirat masuk neraka." kata Guntur Romli. 

Purbaya Tak Tahu

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui terkait anggaran pembelian sapi kurban milik Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan usai Purbaya menjalankan shalat Idul Adha di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta.

"Saya tidak tahu masalah itu. Saya cek, saya tidak tahu," dia kepada awak media.

Purbaya menuturkan, anggaran tersebut kemungkinan berasal dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sendiri.

"Tanya Mensesneg, tapi rasanya pakai uang mereka sendiri," ucap dia.

Dibagikan ke 552 Daerah dan 500 Lembaga Sosial

Juri mengatakan bahwa sapi-sapi itu akan dibagikan ke setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

"Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Juri.

 Juri menjelaskan alasan 552 daerah menerima 598 sapi karena terdapat 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan ukuran sesuai standar sapi presiden.

"Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah, karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden, standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton dan setiap daerah akan mendapatkan satu," jelasnya.

"Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu, oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten/kota akan menerima 598 sapi," tambah Juri.