Siapa Pimpinan Bea Cukai yang Diminta Prabowo Agar Diganti Oleh Purbaya? Singgung Under Invoicing

Ringkasan Berita:

• Prabowo meminta pimpinan Bea Cukai segera diganti jika tidak mampu. 
• Prabowo meminta pergantian pimpinan Bea Cukai itu ke Menteri Keuangan Prabowo Yudhi Sadewa saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
• Prabowo juga sempat menyinggung bea cukai yang pernah dibekukan di era orde baru. 

 

SURYA.CO.ID - Pimpinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai kini menjadi sorotan luas setelah Presiden Prabowo meminta untuk diganti. 

Prabowo meminta pergantian pimpinan Bea Cukai itu ke Menteri Keuangan Prabowo Yudhi Sadewa saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Menurut Prabowo, pimpinan Bea Cukai harus segera diganti jika dinilai tidak mampu bekerja cepat dan responsif.

Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat memberi arahan mengenai pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti praktik under invoicing yang disebut terjadi selama 34 tahun, sejak 1991 hingga 2024.

Baca juga: Sosok Darmizal, Ketum Relawan Jokowi yang Bela Prabowo Soal Ucapan Orang Desa Gak Pakai Dolar

Praktik tersebut disebut membuat negara kehilangan kekayaan senilai Rp 15.400 triliun.

Under invoicing adalah praktik curang eksportir atau importir dengan melaporkan data yang tidak benar kepada pemerintah.

“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan masyarakat menuntut pelayanan pemerintah yang cepat dan sigap, terutama pada sektor pelayanan publik dan pengawasan.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh bekerja santai dan lamban saat menghadapi persoalan masyarakat.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” ujarnya.

Prabowo juga menyindir pola kerja birokrasi yang kerap menunda penyelesaian masalah.

Ia mengatakan praktik under invoicing membuat Indonesia kehilangan kekayaan atau mengalami kerugian negara senilai 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS), setara Rp 15.400 triliun.

Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta kondisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperbaiki.