Polemik LCC Empat Pilar Berakhir: MPR RI Resmi Batalkan Lomba Ulang

Ringkasan Berita:

• MPR RI resmi membatalkan rencana lomba ulang LCC Empat Pilar Kalbar.
• SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas menolak final ulang demi sportivitas.
• Sistem penjurian LCC akan diperbaiki agar lebih profesional dan transparan.

SURYA.CO.ID - Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat yang rencananya diulang, kini batal.

Pimpinan MPR RI secara resmi memutuskan untuk tidak menggelar lomba ulang, demi menghormati sportivitas para peserta.

Keputusan ini diambil setelah dua sekolah yang terlibat dalam polemik tersebut, yakni SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas, secara terbuka menyatakan menolak kompetisi ulang.

Baca juga: Profil Andre Kuncoro, Ayah Josepha Alexandra Siswi SMAN 1 Pontianak yang Berani Skakmat Juri LCC

Menghargai Aspirasi SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menegaskan bahwa suara dari pihak sekolah menjadi pertimbangan utama dalam rapat gabungan pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/5/2026).

“Pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini,” ujar Abraham, dikutip dari Tribunnews.com.

Sebelumnya, wacana lomba ulang muncul sebagai solusi atas dinamika yang terjadi pada pelaksanaan 9 Mei 2026 lalu.

Namun, SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas menilai hasil yang ada sudah cukup merepresentasikan perjuangan siswa, sehingga lomba ulang dianggap tidak perlu.

Menariknya, Abraham Liyanto memandang penolakan lomba ulang ini bukan sebagai hambatan, melainkan sebuah prestasi moral.

Menurutnya, sikap legawa dan toleransi yang ditunjukkan kedua sekolah adalah bukti bahwa pemahaman mereka terhadap Empat Pilar sudah sangat mendalam.

“Kita melihat apa yang disampaikan kedua sekolah ini betul-betul mengimplementasikan pelajaran empat pilar itu sendiri,” katanya.

Baca juga: Profil Indri Wahyuni, Juri LCC Empat Pilar MPR RI yang Viral Usai Polemik Artikulasi

Reformasi Penjurian

Meski masalah di Kalimantan Barat telah selesai, MPR RI tidak menutup mata terhadap celah dalam sistem penyelenggaraan.

Sebagai langkah preventif, sistem penjurian akan dirombak total agar lebih profesional, objektif, dan transparan di masa mendatang.

Beberapa poin perubahan yang disiapkan MPR RI antara lain:

• Dewan juri tidak lagi hanya dari internal, melainkan melibatkan pakar hukum tata negara dan akademisi dari universitas di tiap provinsi.
• Menghindari potensi konflik kepentingan agar hasil lomba murni berdasarkan kemampuan siswa.
• Anggota MPR RI dari daerah terkait tetap dilibatkan untuk memberi dukungan moril tanpa melakukan intervensi penilaian.

“Jurinya adalah pakar hukum tata negara atau akademisi agar lebih profesional,” tegas Abraham.

Tantangan Besar Sosialisasi Empat Pilar