Terungkap Sumber Dana untuk Gaji Manajer Kopdes Merah Putih, Menkeu Purbaya Ngaku Tak Terima Laporan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah pastikan gaji manajer Kopdes tidak berasal dari tambahan APBN baru
• Sumber dana berasal dari sisa anggaran program yang belum terserap
• Total pembiayaan Kopdes capai Rp240 triliun, melibatkan Himbara dan APBN
• Skema gaji masih dibahas, rekrutmen 35 ribu lebih posisi masih berjalan

SURYA.co.id – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tambahan baru.

Ia menegaskan, sumber dana untuk gaji tersebut berasal dari alokasi anggaran yang sudah tersedia dalam program Kopdes, bukan dari pos baru.

"Jadi bukan nambah anggarannya, namun emang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa," kata Purbaya kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta pada Senin (4/5/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.

Sisa Anggaran Jadi Solusi Sementara

Menurut Purbaya, ruang fiskal untuk membayar gaji muncul karena target pembentukan Kopdes Merah Putih belum sepenuhnya tercapai.

Kondisi ini menyisakan anggaran yang bisa dimanfaatkan dalam jangka pendek.

"Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara. Itu kan hanya dua tahun ke depan. Jadi, uangnya ada," ungkapnya.

Dengan kata lain, pemerintah memanfaatkan “idle budget” atau dana yang belum terserap akibat belum optimalnya pembentukan koperasi di seluruh wilayah.

Baca juga: Gerak Cepat Menkeu Purbaya Usai Copot Pejabat Kemenkeu, Segera Dilantik Penggantinya, Siapa Mereka?

Skema Besar Pembiayaan Kopdes Rp240 Triliun

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan Kopdes Merah Putih dengan total anggaran mencapai Rp240 triliun selama enam tahun.

Dana tersebut akan disalurkan ke sekitar 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.

Pembiayaan ini berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara pelunasannya dilakukan melalui APBN sebesar Rp40 triliun per tahun.

Baca juga: Menkeu Purbaya Kembali Copot Pejabat Kemenkeu, Buntut Masalah Pajak Rp25 Triliun

Purbaya menjelaskan bahwa keputusan penggunaan sisa anggaran ini diambil setelah pembahasan teknis internal, meskipun ia mengaku tidak menerima laporan langsung sebelumnya.

"Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka. Tapi enggak pernah laporan. Jadi yaudah, sudah tanda tangan itu. Jadi, karena pembiayaan clear," tutup Purbaya.

Skema Gaji Masih Digodok, Pakai Sistem PKWT

Di sisi lain, Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata menyampaikan bahwa besaran gaji untuk manajer Kopdes Merah Putih masih dalam tahap pembahasan.

Ia menegaskan bahwa skema penggajian akan mengikuti aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga tidak ditetapkan secara sembarangan.