Siapa 'Bohir' Penyiraman Air Keras Andrie Yunus? YBHI Sebut Presiden Prabowo Gagal Penuhi Janji

Ringkasan Berita:

• YLBHI nilai janji Prabowo ungkap dalang belum terealisasi
• Upaya masyarakat sipil disebut sudah maksimal namun buntu
• Kasus dibawa ke peradilan militer, transparansi dipertanyakan
• Reputasi hukum dan HAM Indonesia jadi sorotan global

SURYA.co.id – Harapan publik untuk melihat penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus kini berubah menjadi gelombang kritik.

Pada 2026, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) secara terbuka menagih janji Prabowo Subianto yang sebelumnya berkomitmen membongkar dalang di balik serangan tersebut.

Saat, siapa, dan bagaimana kasus ini bergulir menjadi sorotan: serangan brutal terhadap aktivis HAM, janji politik untuk mengungkap aktor intelektual, hingga fakta bahwa proses hukum kini justru dinilai mandek.

Harapan yang dulu menjadi angin segar bagi demokrasi, kini dianggap sebatas retorika.

“Berarti Prabowo gagal meyakinkan atau menjalankan ucapannya sendiri. Prabowo gagal memenuhi ucapannya untuk membongkar siapa aktor pelaku dan bahkan bohirnya,” kata Muhamad Isnur kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.

Suara Lantang YLBHI: Jangan Hanya Pelaksana!

YLBHI menegaskan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.

Kritik diarahkan pada lambatnya, bahkan stagnannya, pengungkapan aktor intelektual di balik kasus tersebut.

"Kami ini sudah berusaha secara maksimal. Kami sudah demo, kami sudah mendorong ke pemerintah, sudah datangi Setneg minta TGPF, sudah kemudian datang ke DPR Komisi III. Semua ruang yang mungkin kami lakukan sebagai masyarakat sipil sudah kami lakukan," tegasnya.

Menurut Isnur, seluruh jalur yang tersedia telah ditempuh, termasuk dorongan pembentukan tim independen hingga langkah hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Namun, hasilnya belum mampu menjawab tuntutan utama publik: siapa dalang di balik serangan tersebut.

Baca juga: Pesan Menohok Andrie Yunus untuk Pelaku Penyiraman Air Keras: Kalian Pengecut, Saya Takkan Kalah

Realita 2026: Janji Politik vs Fakta Hukum

Alih-alih menemukan titik terang, kasus ini justru dibawa ke peradilan militer, sebuah langkah yang menuai kritik karena dinilai berpotensi mengurangi transparansi.

"Apa lagi yang harus kami lakukan? Pertanggungjawabannya di Presiden, di DPR, mereka yang punya kewajiban," tutur Isnur.

"Tinggal negara yang memenuhi kewajibannya, Presiden, DPR, Panglima TNI, Kapolri, penuhi kewajibannya. Memberikan rasa keadilan buat masyarakat. Mengungkapkan agar tidak terjadi impunitas buat para pimpinannya," pungkasnya.

Di sisi lain, Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk membuka kemungkinan pembentukan tim independen.