WFH ASN Jatim, Wajib Absen dan Live Loc 3 Kali Sehari 

Ringkasan Berita:

• ASN Jatim wajib presensi dan kirim live loc 3 kali saat WFH. 
• Kebijakan untuk hemat BBM dan efisiensi operasional kantor. 
• Layanan publik tetap berjalan normal, WFH diawasi ketat atasan. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kepala BKD Jawa Timur Indah Wahyuni menegaskan setiap ASN Pemprov Jatim diwajibkan untuk absen dan live loc melalui aplikasi Jatim Presensi sebanyak tiga kali dalam sehari saat WFH.

Hal itu sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa No 800/1141/204/2026 tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang diterbitkan hari ini, Jumat (27/3/2026). 

Wajib Absensi 3 Kali dan Live Location

“Jadi absen nya kita wajibkan sebanyak tiga kali, saat pagi, siang dan juga sore saat jam terakhir kerja. Lengkap dengan foto dan juga live location selama WFH di hari Rabu bulan pekan depan,” tegas Indah dalam wawancara dengan Surya.co.id. 

Pihaknya menegaskan kebijakan WFH ini sengaja diterapkan sebagai upaya penghematan BBM di tengah konflik geopolitik dunia terutama perang Iran dengan Israel-Amerika. Gubernur telah menerapkan WFH bagi ASN Pemprov Jatim satu hari dalam lima hari kerja yaitu setiap hari Rabu. 

“Dengan WFH ini estimasi akan mampu menghemat konsumsi BBM sebesar 108.000 liter per bulan,” tegasnya. 

Baca juga: WFH ASN Pemprov Jatim Bakal Hemat 108 Ribu Liter Konsumsi BBM Per Hari

Tidak hanya akan menghemat BBM, dengan adanya kebijakan WFH akan juga menghemat penggunaan listrik, penggunaan air, dan juga menghemat operasional kantor. Bahkan hitungan WFH juga akan  berdampak pada penggunaan listrik yang diperkirakan turun hingga 10–15 persen.

Meski demikian, Yuyun menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti ASN libur, melainkan penerapan fleksibilitas kerja berbasis digital. Ia memastikan kinerja ASN tidak akan terganggu karena sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sudah berjalan di Pemprov Jatim.

“Kinerja tidak berhenti. Ini hanya fleksibilitas. ASN tetap bekerja, hanya lokasinya yang berbeda,” tegasnya.

Namun, tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan WFH. Sejumlah sektor pelayanan publik tetap bekerja normal guna menjaga pelayanan masyarakat tetap optimal. Di antaranya rumah sakit, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta satuan pendidikan seperti SMA, SMK, dan SLB.

“Pelayanan publik yang berkaitan dengan kesehatan, transportasi, keamanan, pendidikan, termasuk layanan untuk lansia dan disabilitas tetap berjalan seperti biasa,” jelas Yuyun.

Baca juga: Gus Fawait: ASN Jember Siap WFH Jika Presiden Prabowo Instruksikan Hemat BBM

Terkait pengawasan Indah menegaskan akan dilakukan oleh atasan masing-masing. Indah menambahkan, evaluasi dampak penghematan juga akan dilakukan setelah satu bulan implementasi. 

“Kita juga menerapkan kebijakan efisiensi energi di kantor, seperti pembatasan penggunaan lampu, AC, hingga operasional lift yang baru diaktifkan setelah pukul 13.00 WIB,” pungkasnya.