Ancaman Menkeu Purbaya untuk Pertamina: Anggaran Bisa Dipotong Jika BBM Impor Berlanjut

SURYA.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan peringatan keras kepada Pertamina. 

Purbaya menegaskan tak segan memangkas anggaran Pertamina jika terus bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM). 

Ancaman ini disampaikan Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025). 

Menurut Purbaya, beban terbesar dalam APBN saat ini masih berasal dari subsidi energi, khususnya untuk BBM. 

Purbaya menilai, persoalan ini muncul karena Pertamina tidak kunjung membangun kilang minyak baru. 

Akibatnya, Indonesia harus terus membeli BBM impor dengan harga jauh lebih tinggi. 

“Sejak tujuh tahun lalu, saat saya masih di Kemenko Marves, saya sudah sering menagih Pertamina membangun kilang minyak. Tapi sampai sekarang tidak ada yang terwujud,” kata Purbaya. 

Ia mengingatkan, Pertamina pernah berjanji akan membangun tujuh kilang minyak di Indonesia. Namun, hingga kini, satu pun belum berdiri. 

Hal itu, menurutnya, yang membuat anggaran subsidi energi terus membengkak. 

Kini, Purbaya menegaskan tidak akan tinggal diam.

Dengan posisinya sebagai Menteri Keuangan, ia mengaku akan tegas dalam mengambil langkah. 

“Kalau enggak kita potong saja uangnya, Pak. Saya kan pengawas, kita copot saja Dirutnya,” ujarnya. 

Purbaya menegaskan bahwa Indonesia bukan tidak mampu membangun kilang minyak. 

Masalahnya, menurut dia, justru ada di internal Pertamina yang dianggap malas-malasan dalam bekerja. 

Ia juga meminta DPR RI untuk bersikap tegas terhadap masalah ini. 

Sebagai catatan, nilai subsidi dan kompensasi pada APBN tahun 2024 mencapai Rp502 triliun. 

Rinciannya, subsidi energi Rp177,6 triliun, subsidi nonenergi Rp115,1 triliun, dan kompensasi Rp209,3 triliun. 

Sementara untuk APBN 2025, pemerintah menyiapkan Rp479 triliun. Jumlah itu terdiri dari subsidi energi Rp183,9 triliun, subsidi nonenergi Rp104,3 triliun, serta kompensasi Rp190,9 triliun.

Mengapa Pertamina Ngaku Rugi Meski Jual BBM Lebih Mahal dari Malaysia?

Pertamina Patra Niaga akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait isu yang ramai dibicarakan di media sosial mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) dan kondisi keuangan perusahaan.

Isu tersebut mencuat setelah Alif Hijriah, alumni Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB), mengunggah sebuah video yang viral di Instagram @aliftowew.

Dalam video itu, Alif menyoroti perbedaan antara Indonesia dan Malaysia, terutama soal produksi dan konsumsi energi.

Ia menyebut bahwa walaupun harga BBM di Indonesia lebih tinggi, Pertamina tetap harus menanggung defisit besar.

Menurut data yang disampaikan Alif, kapasitas produksi harian Pertamina sekitar 583 ribu barel, sedikit lebih tinggi dibandingkan Petronas Malaysia yang menghasilkan 570 ribu barel per hari.

Namun, kebutuhan dalam negeri Indonesia jauh lebih besar, yakni mencapai 1,7 juta barel per hari. Sebaliknya, konsumsi BBM Malaysia hanya sekitar 700 ribu barel per hari.

Artinya, Indonesia menghadapi kekurangan pasokan sekitar 1,1 juta barel per hari yang harus dipenuhi melalui impor.

Sementara itu, Malaysia hanya defisit sekitar 130 ribu barel per hari.

“Jadi Indonesia mengalami defisit sekitar 1,1 juta barel per hari. Sementara Malaysia defisit 130.000 barel per hari. Nah, kekurangan inilah yang harus dipenuhi Indonesia lewat impor,” ujar Alif dalam video yang dikutip Kompas.com.

Dengan harga minyak dunia di level 85 dolar AS per barel, kebutuhan impor Indonesia diperkirakan menelan biaya sekitar 93,5 juta dolar AS per hari atau 34,1 miliar dolar AS per tahun.

Jika dikonversi ke rupiah, angkanya mencapai Rp 566 triliun. Sebagai perbandingan, Malaysia hanya mengeluarkan sekitar Rp 67 triliun per tahun.

Respons Pertamina: Perbandingan Tidak Seimbang

Menanggapi analisis tersebut, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menilai bahwa perbandingan Indonesia dengan Malaysia tidak bisa dilakukan secara sederhana.

“Di Malaysia, jumlah produksi BBM lebih tinggi dari kebutuhan dalam negeri. Sementara di Indonesia, situasinya berlawanan,” jelas Roberth saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/9/2025).

Ia menambahkan, faktor geografis juga berpengaruh besar terhadap biaya distribusi. Indonesia memiliki wilayah kepulauan yang luas, terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan lautan.

Kondisi ini membuat biaya pengiriman BBM ke seluruh wilayah Nusantara jauh lebih mahal dibanding Malaysia yang sebagian besar berupa daratan.

“Poinnya saya pikir bukan soal untung-rugi, tapi bagaimana pelayanan dan distribusi bisa menjangkau seluruh wilayah NKRI terutama BBM bersubsidi ataupun nonsubsidi,” lanjutnya.

Pertamina Tetap Setor Laba ke Negara

Roberth menegaskan bahwa sebagai BUMN, Pertamina tidak diperbolehkan merugi. Ia mengingatkan bahwa keuntungan perusahaan selalu dikonsolidasikan dan disetorkan ke negara dalam bentuk dividen.

Meski biaya penyediaan BBM berbeda-beda pada tiap produk, secara keseluruhan Pertamina tetap membukukan keuntungan.

Data resmi perusahaan menunjukkan bahwa laba bersih Pertamina pada tahun buku 2024 mencapai 3,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp 49,5 triliun.

Selain itu, kontribusi Pertamina kepada negara juga sangat besar.

Pada periode yang sama, perusahaan energi pelat merah ini menyumbang Rp 401,73 triliun melalui berbagai setoran.

Dengan penjelasan ini, Pertamina menegaskan bahwa isu kerugian yang ramai di media sosial tidak tepat jika hanya dilihat dari sisi perbandingan harga BBM dengan Malaysia.

Fenomena perbandingan harga BBM Indonesia dan Malaysia kerap memicu perdebatan publik.

Namun, jika dicermati lebih dalam, situasi ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi harga di pompa bensin. 

Indonesia memiliki tantangan distribusi yang jauh lebih rumit karena bentuk geografisnya sebagai negara kepulauan.

Selain itu, kebutuhan energi nasional yang besar membuat impor menjadi pilihan yang sulit dihindari. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang konsumsi domestiknya relatif kecil dan mudah tercukupi oleh produksi dalam negeri.

Bagi saya, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa isu energi bukan sekadar hitung-hitungan untung-rugi. Ada aspek pelayanan publik, stabilitas ekonomi, bahkan ketahanan nasional yang dipertaruhkan.

Pertamina, sebagai BUMN, punya tanggung jawab ganda: menjaga ketersediaan energi sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada negara.

Diskusi publik tentang BBM dan energi tentu sehat, asalkan dibarengi data yang proporsional. Dengan begitu, kita bisa melihat persoalan ini lebih jernih, bukan sekadar membandingkan angka di permukaan.

Pertamina Imbau Masyarakat Waspadai Tiga Informasi Palsu Ini

Pertamina Patra Niaga dalam beberapa waktu terakhir telah mengamati dan membaca adanya praktik manipulasi informasi atau bahkan penyesatan informasi seperti HOAX yang berpotensi membuat masyarakat dan konsumen menjadi tidak nyaman dan kuatir kondisi yang terjadi. 

Penyebaran Disinformasi atau HOAX ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan diarahkan kepada Pertamina dan Pemerintah.

"Kondisi ini sangat disayangkan oleh Pertamina karena tidak saja merupakan pencemaran nama baik Pertamina sebagai BUMN milik negara namun juga terhadap pemerintah yang saat ini sedang membantu dan menjadi pengayom dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Roberth MV Dumatubun, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, dalam rilisnya Jumat (26/9/2025).

Maka Pertamina Patra Niaga merasa perlu untuk meluruskan sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. 

Berikut adalah deretan hoaks dan fakta sebenarnya.

1. Pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah Tidak benar. 

Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. 

Hal ini juga sudah disampaikan Kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM.

2. Adanya Kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. 

Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024.

3. Video viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. 

Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. 

Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB. 

Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. 

Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya.

Robert mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar.

“Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” jelas Roberth.

Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi perusahaan, yakni Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina.