Duduk Perkara Jurpiadi Guru Honorer Mendadak Dipecat Diduga Gegara Chat WhatsApp, 16 Tahun Mengabdi

“Saya pribadi tidak terima. Tidak pernah dipanggil sebelumnya, tidak ada SP 1 sampai SP 3,” ujar Jupriadi, Senin (29/9/2025), dikutip dari Tribun Timur.

Jupriadi menegaskan dirinya tidak pernah menjalani evaluasi kinerja resmi. Ia meyakini sudah melaksanakan semua tugas dengan baik.

Kini, harapannya sederhana: kejelasan status, keadilan, serta perlindungan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.

Upaya Jupriadi untuk memperjuangkan nasibnya sempat ia lakukan dengan mendaftar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu pada 2024 maupun paruh waktu pada 2025.

Namun, usahanya kandas karena namanya sudah dihapus dari sistem Dapodik.

Kepala SMAN 10 Makassar, Bahmansyur, akhirnya angkat bicara terkait kasus ini.

Menurutnya, Jupriadi memang sudah mengajar sejak masa kepemimpinan Drs. Syamsu Alam. Namun, ia menyebut ada masalah administrasi.

Bahmansyur menjelaskan bahwa Jupriadi tidak memiliki Akta IV maupun NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Selain itu, ia menegaskan bahwa Jupriadi tidak tercatat dalam absensi guru sejak Januari 2022.

“Selama tiga bulan terakhir, kami menilai tidak ada peningkatan dan perbaikan kinerja dari sisi kedisiplinan dan efektivitas pekerjaan,” kata Bahmansyur, Minggu (28/9/2025).

Pihak sekolah akhirnya resmi membebastugaskan Jupriadi per 8 Maret 2023, dengan tugas terakhirnya sebagai pengelola laboratorium komputer sekaligus penanggung jawab Smart School.

Selain berkarier sebagai tenaga honorer, Jupriadi juga sempat terjun ke dunia politik.

Pada Pemilu 2019, ia maju sebagai calon anggota DPRD Kota Makassar melalui Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), bertarung di Dapil IV Panakkukang-Manggala.

Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang seorang guru honorer mencalonkan diri. Keinginannya maju adalah untuk memperjuangkan nasib sesama honorer yang selama ini sering terabaikan.

“Saya sangat ingin sekali memperjuangkan kawan-kawan tenaga honorer yang ada di Kota Makassar karena guru honorer juga manusia butuh makan dan biaya transportasi, apalagi jika guru honorer tersebut sudah berkeluarga, tentu butuh kesejahteraan untuk menafkahi keluarganya,” ucap Jupriadi, Kamis (23/11/2019).

Namun, perjalanannya di dunia politik tidak mulus. Minimnya dukungan dana membuat langkahnya terhenti, hingga akhirnya ia gagal melangkah ke kursi dewan.