Beda Reaksi 5 Pejabat Negara Soal Kasus Keracunan MBG, Mulai Nangis hingga Obral Janji-janji

SURYA.co.id - Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai beragam reaksi dari sejumlah pejabat negara.

Mereka ada yang nangis hingga mengobral janji-janji terkait program MBG ini.

Hingga penghujung September 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 6.452 siswa terdampak keracunan dari menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Angka ini sedikit berbeda dengan laporan resmi pemerintah yang dikompilasi Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM, yakni sekitar 5.000 kasus.

Jika dirinci berdasarkan wilayah, lima provinsi menempati posisi teratas dengan jumlah kejadian terbanyak: Jawa Barat (2.012 kasus), Yogyakarta (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus). Menariknya, pada Juni 2025 sempat terlihat penurunan kasus karena bertepatan dengan periode penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah.

Fenomena ini bukan hanya menuai perhatian publik dalam negeri, tetapi juga turut diberitakan media internasional.

Sejumlah pejabat, tokoh penting, bahkan Presiden Prabowo Subianto ikut memberikan pernyataan resmi.

Berikut pernyataan mereka.

1. Wakil Kepala BGN – Nanik S. Deyang

Lonjakan kasus keracunan membuat Badan Gizi Nasional (BGN) harus memberikan klarifikasi. Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN, dengan nada penuh haru menyampaikan permintaan maaf.

"Tentu saya siap bertanggung jawab hal yang sudah terjadi pada seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada orang banyak untuk atas apa yang terjadi," jelas Nanik sembari meneteskan air mata.

Ia menegaskan kesediaannya menanggung penuh konsekuensi dari kasus yang menimpa pelajar tersebut.

2. Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai penanganan lini pertama.

“Kalau ada insiden, yang pertama pasti Pemda. Mereka punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, hingga sistem darurat. Jadi, respons awal harus dilakukan otoritas daerah,” kata Tito.

Ia juga meminta agar Satgas MBG di daerah segera memperkuat koordinasi agar proses mitigasi lebih cepat dan tepat sasaran.

3. Kepala BGN – Dadan Hindayana

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan program MBG tidak akan dihentikan meski menghadapi banyak masalah.

Baginya, misi utama program ini adalah menyediakan gizi seimbang bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

"Saya ikut arahan presiden, tidak berani mendahului," ujar Dadan.

Menurutnya, tanpa program MBG, banyak anak hanya bisa makan seadanya seperti nasi dengan mie instan atau kerupuk, bahkan sulit membeli susu meskipun tahu manfaatnya.

4. Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) setibanya di Tanah Air. Pertemuan darurat ini dihadiri 12 menteri, wakil menteri, dan sejumlah kepala badan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi agenda utama rapat.

"Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah Menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujar Zulkifli.

Dalam rapat tersebut, ditetapkan empat langkah prioritas:

• Keselamatan anak menjadi fokus utama.
• Penutupan sementara SPPG yang bermasalah.
• Perbaikan sanitasi dan peningkatan kualitas juru masak.
• Pengawasan ketat dari Kementerian Kesehatan.

5. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Dari sisi anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana untuk MBG tetap aman. Ia menyebut evaluasi realisasi anggaran akan dilakukan kembali pada akhir Oktober 2025.

“Ya, saya akan berpikir dana seperti apa, tapi sudah ada. Jadi tinggal shift saja, tidak ada masalah. Tapi tetap saya akan monitor di lapangan seperti apa,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, alokasi dana tidak mengalami hambatan dan proses pengawasan akan terus ditingkatkan.

Kepala BGN Hapus 3.900 Mitra Dari Sistem

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyebut kasus keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG), di luar nalar.

Utamanya yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan jumlah korban keracunan mencapai angka 1.035 siswa hanya dalam beberapa hari.

Kasus keracunan di wilayah ini menjadi kasus paling banyak mendapat sorotan karena tingkat keparahan dan jumlah korban yang paling banyak.

Para korban bahkan bergantian di bawa ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan cepat.

Belakangan, kasus keracunan setelah mengonsumsi MBG kian sering terjadi.

Tentu ini sangat disayangkan, mengingat MBG adalah program andalan dan original dari Presiden Prabowo Subianto.

Tujuan dari MBG tentu sangat baik, Presiden Prabowo tak ingin ada anak di Indonesia yang menderita stunting atau kekurangan gizi.

Namun, realita yang terjadi justru berbeda, Program MBG banyak menuai masalah.

Nanik tak habis pikir melihat jumlah korban yang sangat banyak.

Di Bandung, kata Nanik, petugas dapur (SPPG) setempat menyediakan bahan baku yang tidak segar.

Pihaknya menemukan ada bahan baku lauk pauk (ayam) sudah dibeli sejak Sabtu. 

Padahal ayam baru akan dimasak hari Rabu, atau empat hari kemudian.

Terkait hal itu, Nanik tak ingin memberikan tolerenasi.

"Saya juga tidak mentolerir bahan baku, bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar."

"Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu," ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) dilansir wartakotalive.com.

Nanik menjelaskan, jika ayam yang disimpan di freezer rumah hanya berjumlah sedikit, mungkin tidak menjadi masalah.

Namun, dalam kasus ini, ayam yang akan dimasak itu disimpan di sebuah freezer, yang mana jumlahnya mencapai 350 ayam.

"Memang kalau di rumah ya enggak apa-apa itu dua ayam kita nyimpannya. Tapi, kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpannya," tegas Nanik.

Kasus keracunan massal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya menjadi cermin bagi sistem pengawasan dan implementasi program publik di Indonesia. Dari niat mulia menyediakan gizi seimbang bagi anak-anak, terlihat jelas bahwa eksekusi di lapangan masih jauh dari sempurna.

Sebagai penulis, saya melihat masalah ini bukan hanya soal menu yang disajikan, tetapi juga manajemen risiko, koordinasi antarinstansi, dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Kesehatan anak-anak adalah tanggung jawab kolektif: dari pemerintah pusat, daerah, hingga sekolah dan keluarga.

Langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi krisis ini. Namun, langkah evaluasi dan perbaikan harus dilanjutkan secara konsisten, termasuk pengawasan juru masak, sanitasi dapur, dan kualitas bahan pangan.

Jika program MBG ingin benar-benar berdampak, prioritas utama harus jelas: keselamatan dan kesehatan anak-anak tidak bisa ditawar. Program ini bisa menjadi contoh keberhasilan publik, asalkan implementasinya dilandasi profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam perspektif saya, kasus ini menjadi pelajaran penting: niat baik harus selalu dibarengi dengan eksekusi yang matang. Tanpa itu, risiko yang dihadapi justru bisa merugikan anak-anak yang menjadi target utama program.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id