Dedi Mulyadi Skakmat Warga yang Protes Tambang Parung Panjang Ditutup: Ada 195 Orang Meninggal

Di akhir pernyataannya, Dedi meminta semua pihak membuka ruang dialog.

"Mohon maaf bila kebijakan saya mengecewakan. Tetapi, sebagai gubernur, saya harus mengambil keputusan pahit demi kehidupan yang lebih baik," katanya.

Ia pun mengajak publik untuk memikirkan masa depan bersama.

"Bayangkan, andai truk lewat depan rumah Anda setiap hari. Apakah Anda rela? Indonesia, Jawa Barat, bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang," tuturnya.

Melihat polemik tambang Parung Panjang, saya merasa keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, adalah cermin dari dilema besar yang kerap terjadi di daerah kaya sumber daya: benturan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan manusia. Di satu sisi, ribuan keluarga memang bergantung pada roda tambang untuk bertahan hidup. Namun di sisi lain, ratusan nyawa melayang sia-sia di jalanan yang dipenuhi truk tambang setiap hari.

Kebijakan penutupan sementara memang tidak populer, tetapi jika kita tarik garis panjang, tujuan akhirnya adalah menyelamatkan generasi mendatang. Infrastruktur tidak rusak percuma, masyarakat tidak lagi hidup dengan ketakutan, dan lingkungan bisa sedikit bernapas.

Saya percaya, inti masalah ini bukan sekadar soal tambang ditutup atau dibuka. Yang paling mendesak adalah hadirnya solusi komprehensif: pengaturan lalu lintas yang lebih aman, pengawasan perusahaan tambang yang ketat, serta skema pemberdayaan ekonomi alternatif bagi warga yang terdampak.

Jika semua pihak mau duduk bersama, keputusan pahit hari ini bisa menjadi pintu menuju masa depan yang lebih manusiawi. Karena seperti kata Dedi, “Indonesia, Jawa Barat, bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang.”

Bencana Longsor di Gunung Kuda

Sebelumnya, Dedi Mulyadi langsung gerak cepat mengatasi insiden tanah longsor di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Dedi Mulyadi langsung mencabut izin tambang galian C yang diduga jadi biang kerok.

Dedi mengatakan tambang yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah itu, sudah beberapa kali mendapat peringatan dari Pemprov Jabar terkait risiko keselamatan kerja.

“Dinas ESDM Jabar sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini,” katanya di Cirebon, Sabtu, melansir dari ANTARA.

Ia menegaskan pencabutan izin dilakukan, sebagai sanksi administratif karena pengelola tambang dinilai tidak memiliki standar keamanan kerja yang memadai.

Selain tambang Al-Azhariyah, kata dia, Pemprov Jabar juga menghentikan operasional dua tambang lain di sekitar lokasi yang dikelola yayasan.